REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menyayangkan kriminalisasi terhadap SFA yang dikenal mengkritisi kebijakan Pemkot Jambi. Namun, siswi SMP itu sempat dihadapkan pada proses hukum karena kekritisannya. Arist menegaskan, pelaporan terhadap SFA merupakan kebijakan tak terpuji sekaligus tidak mendidik.
"Tindakan kriminalisasi terhadap anak ini adalah merendahkan martabat anak," kata Arist dalam keterangannya pada Rabu (7/6/2023).
Arist menyampaikan, kritik anak terhadap kebijakan wali kota Jambi masuk dalam ketentuan artikel 10 Konvensi Hak Anak dan Ketentuan Pasal 15 dari UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. SFA selaku anak berhak mengeluarkan pendapatnya dan didengar suaranya.
"Apa yang dilakukan SFA terhadap kebijakan wali kota Jambi itu merupakan hak anak untuk mendapat informasi dan hak anak untuk didengarkan pendapat," ujar Arist.
Oleh karena itu, Arist mendukung langkah pencabutan laporan terhadap SFA itu yang berujung restorative justice. Sebab tindakan walkot Jambi tersebut dapat dilaporkan balik oleh SFA.
"Kriminalisasi wali kota Jambi terhadap anak siswi SMP adalah berlebihan dan keterlaluan, bahkan memalukan. Atas kriminalisasi anak ini, wali kota Jambi dapat dilapor balik," kata Arist.
Diketahui, SFA kerap membuat konten di Tiktok yang mengkritik Pemkot Jambi dan perusahaan China yang membangun PLTU di permukiman warga di Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi.
Namun, buntut kritikannya itu, dia mendapatkan komentar bernarasi pelecehan oleh influencer dan komika Jambi Debi Ceper. Syarifah pun melaporkan Debi Ceper ke kepolisian, tapi pihak Pemkot Jambi justru berbalas melaporkannya terkait konten kritik Pemkot Jambi.
Atas kejadian itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD menerima informasi mengenai SFA. Mahfud memerintahkan jajarannya dan pihak terkait lainnya untuk mendampingi siswi SMP tersebut.
"Terima kasih atas infonya. Polhukam akan berkoordinasi dengan Kementerian PPA, Kompolnas, dan Komisi Perlindungan Anak untuk bisa ke Jambi, membantu mendampingi anak ini," kata Mahfud MD melalui akun Twitter resminya @mohmahfudmd dikutip Republika.co.id di Jakarta pada Senin (5/6/2023).
Kasus ini akhirnya berakhir dengan perdamaian tanpa masuk ke meja hijau setelah mendapat atensi nasional. Entah apa yang terjadi pada SFA kalau kasus yang menderanya tidak viral.
Ikuti Whatsapp Channel Republika