Sebelumnya, Ghufron mulanya mengajukan uji materi Pasal 29 (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 (UU KPK) soal batas umur minimal pimpinan KPK. Belakangan terdapat permohonan lain berupa perpanjangan masa jabatan dari empat tahun menjadi lima tahun atau berakhir pasca-Pemilu 2024.
Ghufron berdalih alasan meminta penambahan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun karena masa pemerintahan di Indonesia yang ditentukan dalam Pasal 7 UUD RI Tahun 1945 adalah lima tahun. Oleh karena itu, dia menilai seluruh periodisasi pemerintahan semestinya juga selaras dengan ketentuan itu. Dia menilai masa jabatan pimpinan KPK seharusnya juga disamakan dengan 12 lembaga non-kementerian atau auxiliary state body di Indonesia, seperti Komnas HAM, KY, dan KPU.
Ghufron berterima kasih atas putusan MK. "Sebagai pemohon, saya menyampaikan alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, karena MK telah memutuskan menerima seluruh permohonan judicial review saya," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Kamis (25/5/2023).
Selain itu, Ghufron juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah turut memberikan pandangan, baik pro maupun kontra. Menurut dia, keputusan ini menjadi bukti kemewahan dalam berdemokrasi di Indonesia.
"Ini bukti bahwa ketidaksetujuan dan pro-kontra adalah sahabat dalam proses pencarian keadilan dalam negara berkonstitusi UUD 1945," ujar Ghufron.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku tidak terlalu ambil pusing dengan putusan tersebut. "(Saya) enggak mikirin dan enggak berharap diperpanjang. Saya (juga) enggak ikut-ikutan mengajukan permohonan JR (judicial review) ke MK," kata Alex kepada wartawan, Kamis (25/5/2023).
Alex pun enggan mengomentari lebih jauh mengenai penambahan masa jabatan tersebut. Dia justru menyebut saat ini dirinya sudah bersiap untuk pensiun.
"Saya sudah lebih lima tahun di KPK. Sudah siap-siap pensiun akhir tahun ini," ujar Alex.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
