REPUBLIKA.CO.ID, oleh Zainur Mashir Ramadhan, Flori Sidebang, Fauziah Mursid, Antara
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku bersyukur dengan kejadian penggeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) pada Selasa (23/5/2023). Risma di Jakarta, Rabu, mengatakan berbekal pengalamannya saat masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Surabaya, dia merintis e-goverment dalam upaya melaksanakan transparansi anggaran.
Program e-goverment ia lakukan pada saat menjadi Kepala Bapenda Surabaya hingga Kabag Bina Pembangunan Kota Surabaya, karena memegang anggaran pemerintah kota hampir sebesar 50 persen. Hal itulah yang menjadikannya lebih mengerti tentang mekanisme anggaran pemerintahan.
Sehingga, diketahuinya hal yang dianggapnya janggal seperti adanya dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras tahun 2020 di Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial, yang mana penyelenggaraan bansos beras seharusnya menjadi tugas dan fungsi Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial, menjadi salah satu hal yang disyukurinya.
"Makanya di sini teman-teman Kemensos bersyukur pada kejadian kemarin. Mungkin bagi orang lain itu aib. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Saya biar mudah mengingatkan temen-temen Kemensos," kata Risma.
Risma mengaku senang apabila e-goverment yang dia terapkan di Kemensos dapat membuka mata para jajarannya tentang apa yang dia inginkan dalam kebijakan penggunaan anggaran. Sejak awal menjadi Menteri Sosial, Risma mengakui dirinya memikul beban untuk lebih bertanggung jawab mengurusi orang miskin. Pun saat menjadi Wali Kota Surabaya, tidak ada niat sedikitpun ia ingin memainkan anggaran.
Salah satu contoh keberhasilan yang diklaimnya adalah saat membangun underpass Mayjen Sungkono di Kota Surabaya tanpa anggaran pemerintah kota. Hal tersebut terjadi karena para pengusaha memberikannya secara cuma-cuma.
"Kenapa? Karena mereka merasa saat saya menjadi Wali Kota, saya tidak pernah mengusik mereka, saya tidak pernah minta minta. Artinya saya diberikan hadiah underpass Mayjen Sungkono itu yang dulu selalu macet, sekarang lumayan lancar itu dari pengusaha. Saya nggak minta, mereka yang punya inisiatif, jadi tidak ada niat," kata dia.
Risma pun menegaskan, bahwa bansos dari pemerintah selama masa kepemimpinannya tidak lagi dalam bentuk barang. Risma mengatakan, arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengubah penyaluran bansos dalam bentuk uang pada 2021 menjadi perintah bagi dirinya.
"Karena saya memegang arahan bapak presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu bentuk uang. Itu saya pegang," kata dia.
Sehingga mulai 2021, tidak ada bansos beras di Kemensos. Risma juga secara tegas menolak untuk memberikan bansos dalam bentuk barang.
Risma mengatakan, pengawasan penyaluran dalam bentuk barang pasti lebih rumit dan akan memakan waktu. Seperti halnya program pemerintah beberapa waktu lalu untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng maupun BLT BBM diwujudkan dalam bentuk uang bukan barang.
Penyaluran bantuan dengan uang akan lebih memudahkan pengawasannya, kata Mensos Risma. "Jadi nanti kalau ada 2020 ada bansos beras itu bukan dari Kemensos. Saya sudah enggak mau kalau bentuk barang," ujar Risma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
