REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi anggapan bahwa partainya berbeda sikap dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tim nasional Israel. Jelasnya, PDIP dan Jokowi satu sikap terkait Israel dalam helatan Piala Dunia U-20.

"Tidak berbeda, itu jelas Pak Jokowi (mengatakan) jangan campurkan olahraga dengan politik, jangan pasang bendera partai di stadion-stadion yang ada pertandingan FIFA, jangan bawa politik praktis. Maksudnya seperti itu, kita sependapat," ujar Hasto di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta (30/3).

PDIP tegasnya tak menolak pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Partainya konsisten mendukung pemerintahan Jokowi dalam proses bidding atau pengundian tuan rumah turnamen tersebut.

"Tentang tugas Pak Jokowi beliau sudah melanjutkan proses bidding sebelumnya, harus konsisten dong seorang Presiden, seorang pemimpin. Kami dukung konsistensi Pak Jokowi, maka kita tidak pernah menolak (Piala Dunia) U-20," ujar Hasto.

PDIP sebetulnya sudah menyuarakan penolakan terhadap tim nasional Israel sejak Agustus 2022. Saat itu, mereka berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno.

Salah satu usulan PDIP saat itu adalah tim nasional Israel untuk bertanding di Singapura. Dengan begitu, pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia tetap mempertahankan prinsip dan konstitusi.

"Sekiranya Israel masuk sudah pasti ada alternate system yang bekerja, karena ada kebijakan diplomatik yang fundamental bahwa dalam bidang apapun kita tidak membuka ruang dengan Israel," ujar Hasto.

"Tidak ada bendera Israel, tidak ada lagu kebangsaan Israel, itu garis pokok kebijakan luar negeri kita," sambungnya menegaskan.

Pada Selasa (28/3/2023), Jokowi menjamin keikutsertaan tim nasional Israel dalam Piala Dunia U-20 2023 tak ada kaitannya dengan konsistensi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Ia menegaskan, dukungan Indonesia kepada Palestina akan terus kokoh dan kuat.

“Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kepada Palestina selalu kokoh dan kuat,” kata Jokowi dalam pernyataannya terkait Piala Dunia U-20, yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (28/3).

Sementara itu pada hari ini, Jokowi mengaku sedih dan kecewa setelah penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 batal diselenggarakan di Indonesia. Ia pun mengaku memahami perasaan masyarakat yang juga merasakan hal sama.

“Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih,” ujar Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (30/3/2023).

FIFA pada Rabu (29/3/2023) akhirnya memutuskan untuk membatalkan hak Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Dalam pernyataannya, FIFA juga menyinggung potensi sanksi untuk Indonesia.

Berikut pernyataan lengkap FIFA yang dirilis pada Rabu (29/3/2023) malam WIB: 

Menyusul pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada hari ini, FIFA telah memutuskan, berdasarkan kondisi situasi saat ini, untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Tuan rumah baru akan diumumkan segera, dengan tanggal turnamen tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga akan ditentukan pada tahapan kemudian. 

FIFA ingin menggarisbawahi, bahwa meski ada keputusan ini, FIFA tetap berkomitmen untuk aktif memberikan bantuan kepada PSSI, lewat kerja sama yang erat dengan dukungan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia menyusul tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota FIFA akan melanjutkan keberadaannya di Indonesia dalam beberapa bulan ke depan dan akan memberikan bantuan yang diperlukan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. 

Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Ketua Umum PSSI untuk diskusi lebih jauh akan dijadwalkan segera. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika