REPUBLIKA.CO.ID, oleh Wahyu Suryana, Fergi Nadira B, Bowo Pribadi
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, saat ini menjadi salah di antara tokoh yang menuai hujatan dari publik dan warganet menyusul dibatalkannya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 oleh FIFA. Ganjar, bersama Gubernur Bali Wayan Koster diketahui sempat menolak kehadiran timnas Israel di Indonesia.
Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana menilai, elektabilitas Ganjar bisa ikut terpengaruh atas isu batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Kondisi itu dimungkinkan karena tahun ini memang merupakan tahun politik, apalagi isu sepak bolanya di Indonesia memiliki basis massa yang masif.
Dalam konteks isu pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, masuk juga dimensi konflik Palestina-Israel yang merupakan isu sensitif. Aditya berpendapat, kelindan isu itu membuat polemik yang terjadi semakin membesar. Sehingga, ketika muncul tokoh-tokoh publik yang ikut menyentil atau menjadi bagian dari perbincangan dalam isu-isu itu tentu akan masuk pusaran polemik.
"Otomatis akan terseret, masuk dalam pusaran itu," kata Aditya kepada Republika, Kamis (30/3/2023).
Aditya merasa, sikap pro maupun sikap kontra pasti tetap akan memberikan dampak. Tetapi, saat ini yang membuatnya menjadi lumayan serius lantaran Ganjar Pranowo merupakan salah satu calon presiden yang disebut potensial dari PDI Perjuangan.
"Apakah berimplikasi, tentu, implikasi elektoral apakah nanti turun dan lain lain," ujar Aditya.
Dosen Universitas Indonesia (UI) dan pegiat media sosial Ade Armando membeberkan analisis dugaan alasan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U-20 di Indonesia. Dia menduga penolakan Ganjar bukan berasa dari hati nuraninya melainkan dari partainya, PDIP.
"Kalau dipikir-pikir tampaknya Ganjar bersikap seperti itu bukan karena dia mengikuti hati nuraninya. Saya rasa dan bahkan saya yakin Ganjar melakukan itu karena instruksi partai," kata dia di saluran YouTube Cokro TV setelah Republika mendapatkan izin mengutip dari Ade Armando, Kamis (30/3/2023).
Ade Armando selaku pendukung Ganjar menduga bahwa Ganjar diperintahkan oleh PDIP untuk menolak kedatangan Israel karena kepentingan Pilpres 2024. Sebab, perintah tersebut dinilai hanya ditujukan kepada Ganjar.
"Dia mengucapkan penolakan itu setelah beberapa hari sebelumnya PDIP bersama PKS memboikot Israel dan saya duga ada pimpinan Partai PDIP yang memerintahkan Ganjar mengikuti garis partai, dan ini tidak diperintahkan kepada tokoh partai PDIP yang lain," ungkap Ade dalam video berdurasi sembilan menit itu.
Ade juga menyampaikan analisis alasan komentar Ganjar soal Piala Dunia, yang sudah jelas bakal menyakiti pendukung Ganjar sendiri. Menurutnya sikap Ganjar bukan dari pernyataan murni yang datang dari politikus PDIP itu setelah menilai kalkulasi untung-rugi di partai.
Ade mengatakan, pimpinan partai di PDIP menginstruksikan Ganjar mengeluarkan pernyataan itu dengan alasan, pertama, kata dia, bahwa Ganjar hendak diuji loyalitasnya kepada partai. Dan kedua, Ganjar memang dikorbankan partainya sendiri.
Alasan kedua merujuk pada elektabilitas Ganjar yang selalu tinggi yang berpeluang untuk dicalonkan sebagai presiden 2024. Namun elite partai banyak yang tidak berkenan Ganjar dicalonkan. Ada nama-nama lain yang disinyalir menginginkan maju Capres 2024, seperti Puan Maharani.
"Sulit bagi PDIP menolak pencalonan Ganjar karena elektabilitasnya tinggi. Kemudian loyalitasnya terhadap partai dengan mengikuti instruksi sikap ke Israel akan dinilai A atau bahkan A plus. Rapornya biru," kata dia.
Menurut Ade, jika Ganjar menolak instruksi tersebut, Ganjar akan mengalami kesulitan untuk memperoleh tiket dari elite partai. Ganjar menurutnya sengaja dibuat melakukan blunder yang akan kontraproduktif bagi pencalonannya.
"Dengan kata lain memang diharapkan popularitasnya menurun tajam sesudah episode Israel ini. Bila itu terjadi menjadi lebih logis untuk memajukan namanya sebagai capres, sehingga akan muncul calon lain dari PDIP," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika