REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pengambilan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan 2023-2028. Anwar Usman dan Saldi Isra mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2023-2028 di Gedung MK Jakarta, Senin (20/3).
Acara pengucapan sumpah jabatan ini juga dihadiri langsung oleh sejumlah menteri kabinet kerja. "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ujar Anwar Usman saat mengucapkan sumpah jabatan.
Kemudian, Anwar menandatangani berita acara dihadapan para hakim konstitusi. Acara dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK periode 2023-2028.
Dalam sumpahnya, Saldi berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai Wakil Ketua MK dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta memegang teguh UUD 1945. "Dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ucapnya.
Jokowi bersama para menteri kemudian memberikan ucapan selamat kepada Ketua dan Wakil Ketua MK baru. Acara pun dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Anwar kembali terpilih menjadi Ketua MK periode 2023-2028 melalui rapat pleno di gedung MK, Jakarta, Rabu (15/3).
Anwar unggul dengan raihan lima suara dibandingkan raihan Arief Hidayat dengan empat suara. "Berdasarkan perolehan surat suara, Anwar Usman terpilih sebagai Ketua MK periode 2023-2028," kata Anwar di Gedung MK, Rabu.
Sementara itu, pemilihan Wakil Ketua MK, Saldi memperoleh lima suara, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh sebanyak tiga suara, sementara satu suara abstain alias tidak memilih siapa pun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika