REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Prima, Agus Jabo Priyono menilai, tahapan Pemilu 2024 tak tidak bersih. Ia mengaku, langkah Partai Prima melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi langkah terakhir yang dipilihnya.

Ia menekankan, tidak ada cara lain membawa perbuatan melawan hukum KPU selain ke PN Jakpus. Agus memertanyakan, orang-orang cuma bicara politik kepentingan tapi tidak bicara substansi demokrasi menghasilkan pemerintah dan parlemen bersih.

"Banyak ketua partai politik, tokoh-tokoh pengamat-pengamat, tidak memahami substansi bahwa proses demokrasi yang kita perjuangkan bersama-sama di tahun 98 itu harus jujur dan adil," kata Agus di Kantor DPP Partai Prima, Jumat (3/3/2023).

Ia menekankan, tidak boleh ada yang intervensi, tidak boleh ada yang mengotori, agar demokrasi kita sehat dan pemerintahan kita legitimate. "Kami rasa ada tindakan tidak adil terhadap partai kami sebagai partai peserta pemilu 2024," ujar Agus.

Ketum Prima meminta seluruh pihak tak hanya bicara prosedural, tapi harus masuk ke substansi demokrasi dari pemilu yang bersih. Agus berharap, pengamat politik dan ahli-ahli hukum tidak cuma bicara formal, tapi substansi kalau pemilu curang. "Mereka tidak pernah masuk ke arena itu," klaim Agus.

Agus turut menegaskan, fokus mereka memang memulihkan hak politik sebagai warga negara yang mendirikan partai politik agar bisa menjadi peserta pemilu 2024. Karenanya, ia mengaku, tidak memiliki fokus ke penundaan pemilu dan sebagainya.

Apalagi, ia berpendapat, putusan PN Jakpus sudah membuktikan kalau KPU melakukan perbuatan melawan hukum. Maka itu, ia meminta semua elemen menghormati putusan PN Jakpus tersebut karena Partai Prima berhak memilihkan kembali hak politiknya.

"Kami mengimbau agar semua pihak menghormati putusan PN Jakpus tersebut, siapapun, baik pejabat negara, ketum parpol, ahli hukum, semua harus menghormati keputusan hukum yang sudah diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu," ujar Agus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika