REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar mendisiplinkan para pegawai di institusinya setelah viralnya kasus pamer kemewahan dan harta kekayaan di media sosial. Ia meminta agar seluruh jajarannya kembali menjelaskan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh para pejabat pemerintahan.
"Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna terkait rencana kerja pemerintah tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Jokowi pun menekankan agar seluruh pejabat pemerintahan tak lagi memamerkan kekayaan dan kekuasaannya kepada masyarakat. Apalagi diunggah di berbagai media sosial.
"Sekali lagi saya ingin tekankan jangan, supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di medsos," kata Jokowi.
Ia menegaskan, sebagai aparat birokrasi dan pelayan masyarakat, sikap tersebut sangatlah tidak pantas. Jokowi pun mengaku memahami kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini.
"Itu sebuah, kalau aparat birokrasi, ya sangat tidak pantas," tegas Presiden.
Karena itu, ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi sehingga masyarakat terlayani dengan baik secara efektif dan akuntabel. Jokowi mengaku mengikuti perkembangan di media sosial terkait kekecewaan masyarakat terhadap perilaku pejabat pemerintah yang memamerkan kekayaannya dan kekuasannya.
"Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di media sosial, karena peristiwa di pajak dan bea cukai saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, kepada pemerintah," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta seluruh aparat penegak hukum baik di Polri maupun Kejaksaan Agung agar melakukan pembenahan di institusinya. Ia juga meminta kementerian lainnya agar melakukan bersih-bersih di lembaga yang dipimpinnya.
"Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum lainnya benahi dulu di dalam kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian dan lembaga lainnya," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
