REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat untuk bersyukur karena pandemi bisa dikendalikan tanpa kebijakan lockdown. Pemerintah pun telah mencabut kebijakan PPKM pada akhir Desember 2022 lalu.
"Kita ini sering lupa bersyukur, sering lupa. Tapi kalau kita ingat di 2020 kemudian di 2021, kemudian di 2022, wajib hukumnya kita bersyukur. Karena apa? Kita bisa mengendalikan Covid dengan baik dan akhir tahun 2022 kemarin di Desember PPKM sudah dicabut," kata Jokowi dalam sambutannya di Mandiri Investment Forum, Rabu (1/2/2023).
Menurut dia, upaya untuk mengendalikan Covid-19 saat awal masuk ke Indonesia tidak mudah dilakukan. Sebab tak satupun negara di dunia yang memiliki pengalaman untuk menghadapi pandemi.
"Jadi mau belajar ke siapa, nggak ada, pakemnya seperti apa nggak ada, standarnya seperti apa nggak ada," tambahnya.
Jokowi mengatakan, saat itu semua negara gugup menghadapi pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Akibat pandemi, kondisi ekonomi pun juga terdampak. Karena itu, kata Jokowi, semua jajaran menterinya saat itu bekerja keras untuk mengendalikan Covid-19 serta dampaknya di berbagai sektor.
"Bagaimana mengendalikan kesehatan dan ekonomi pandemi vs ekonomi bukan hal yang mudah. Ngurusi pandemi saja nggak pernah tidur kita. Tanya ini tokoh-tokohnya ada di sini semua, Pak Airlangga, Pak Luhut, Pak Erick. Untungnya nggak sampai kurus badannya," ujar dia.
Di sisi lain, pemerintah juga masih harus berjuang mencari alat kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, seperti masker, APD, oksigen, ventilator, vaksin, dan lainnya.
"Dan paling sulit adalah vaksin. Semua negara ingin mendapatkan vaksin yang pertama. Kalau vaksin hanya sejuta, dua juta mudah. Tapi negara kita ini negara besar, 280 juta orang yang tersebar di 17 ribu pulau bukan hal yang mudah," jelasnya.
Hingga kini, pemerintah telah menyuntikkan 450.051.000 vaksin kepada masyarakat. Angka cakupan vaksinasi Indonesia pun masuk dalam lima besar dunia.
Karena itu, Jokowi mengajak seluruh pihak untuk tetap bersyukur pandemi bisa terlewati tanpa diberlakukannya lockdown atau karantina wilayah. Padahal saat itu banyak masyarakat menengah ke atas dan juga para menteri yang meminta agar diberlakukan lockdown.
"Itu dulu kalau kita survey satu ruangan saat awal-awal pandemi pasti 90 persen minta lockdown semuanya. Utamanya yang menengah atas. Mintanya pasti lockdown. Menteri juga sama 80 persen lockdown Pak Presiden, lockdown Pak," kata dia.
Namun, lanjut Jokowi, saat itu ia memutuskan untuk tidak menerapkan lockdown karena harus melindungi masyarakat bawah yang akan sangat terdampak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
