REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku, belum mengetahui tujuan penggeledahan Gedung DPRD DKI Jakarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, kata dia, pihaknya akan terus tebuka dalam merespon sikap dari lembaga anti-rasuah itu.
"Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/1/2023).
Dalam penjelasannya, dia memastikan, seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum. Bahkan, kata Prasetyo, semua rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI juga dibuka secara terbuka.
"Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," ungkapnya.
Diketahui, beberapa petugas KPK menggeledah Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Selasa sore. Kedatangan KPK diketahui mengunjungi setiap ruangan termasuk ruang fraksi serta komisi DPRD, dan terlihat mondar-mandir di dekat Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Tak hanya itu, diketahui para petugas KPK itu telah mendatangi hingga lantai atas DPRD DKI. Salah satu petugas pengamanan dalam (pamdal) DPRD DKI, membenarkan jika kedatangan beberapa orang yang menyebabkan lokasi DPRD steril adalah pihak KPK. Namun demikian, pihaknya tak memerinci kapan kedatangan itu terjadi, selain ke mana saja para petugas KPK itu berkunjung.
Berdasarkan pantauan Republika di lokasi, beberapa petugas KPK terpantau mondar-mandir sejak sore. Namun, kabar tersebut baru diketahui saat sore menjelang petang. Para petugas pengamanan dalam DPRD DKI terpantau ditugaskan untuk mengamankan dan membantu sterilisasi gedung. Alhasil, setiap akses masuk DPRD DKI tidak bisa dimasuki pihak lain.
Bahkan, awak media dan siapapun yang tidak dikenali Pamdal, dipaksa keluar gedung DPRD. Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta saat dikonfirmasi, juga belum mengetahui kedatangan penggeledahan KPK itu.
"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa.
Meski demikian, Ali enggan merinci temuan penyidik dalam kegiatan itu. Ia berjanji akan mengungkapkan hasil penggeledahan tersebut kepada publik pada waktunya.
"Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
