REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak segenap pihak untuk terus mendukung penuh tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang terus disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Tahapan Pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya," kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
Presiden juga mengingatkan agar masyarakat maupun elite politik untuk terus mendewasakan demokrasi Indonesia dan memperkuat konsolidasi nasional dengan menghindari politik identitas serta politisasi agama demi mencegah polarisasi sosial.
"Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat," ujar Presiden.
Sebagai informasi, pada Ahad (14/8/2022) lalu, KPU RI baru saja menutup batas waktu pendaftaran partai politik (parpol) sebagai calon peserta Pemilu 2024. Komisioner KPU RI August Mellaz menyatakan bahwa secara keseluruhan telah ada 40 parpol yang resmi mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024.
Dari jumlah total tersebut, berkas pendaftaran 24 parpol dinyatakan lengkap, sedangkan 16 lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Tahapan selanjutnya, KPU RI akan memverifikasi para pendaftar sebelum menetapkan peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022 s.d. 14 Februari 2023. Pemungutan suara Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024.
Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI dalam Sidang Tahunan 2022 yang turut dihadiri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, dan Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz
Turut hadir pula, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua MK Anwar Usman, Ketua DPR Nyalla Mahmud Mattalitti, para menteri kabinet Indonesia Maju, para ketua partai politik dan pejabat negara lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika