REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan menggelar Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke-VI di Kabupaten Jayapura, Papua pada 24 hingga 30 Oktober 2022. Kongres yang akan dihadiri 2.449 komunitas adat dari seluruh Indonesia itu salah satunya akan membahas sikap politik masyarakat adat. 

Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi, mengatakan, kegiatan yang digelar setiap lima tahun sekali ini akan jadi tempat merefleksikan kerja-kerja AMAN selama lima tahun terakhir, sekaligus menentukan upaya-upaya yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan. Rencana ke depan yang akan dibahas meliputi program kerja, bentuk organisasi, pemilihan sekjen AMAN, dan penentuan sikap politik. 

"(Kongres ini akan menentukan) bagaimana sikap politik masyarakat adat terhadap perkembangan kebijakan, menyikapi situasi HAM, hak masyarakat adat, dan situasi keselamatan kita bersama," kata Rukka dalam kegiatan media gathering di Jakarta, Kamis (14/7). 

Rukka menjelaskan, penentuan sikap politik ini penting dilakukan karena kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja sejak pandemi melanda. Hal itu tampak dari munculnya berbagai produk hukum yang merugikan masyarakat seperti UU Cipta Kerja dan UU IKN. Ada juga RUU KUHP. 

"Di sisi lain, pembahasan UU Masyarakat Adat sudah 10 tahun mangkrak di DPR," ujarnya. 

Terkait peserta kongres, Rukka bilang akan ada sekitar 5 ribu hingga 10 ribu perwakilan masyarakat adat yang hadir. Mereka merupakan perwakilan dari 2.449 komunitas adat se-Indonesia. Selain itu, akan hadir pula sejumlah perwakilan komunitas adat dari negara-negara Pasifik, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. 

Bupati Jayapura sekaligus Ketua Umum Panitia KMAN ke-VI, Matius Awoitauw, mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan menghadiri kongres dan memberikan sambutan. "Kami sudah komunikasi langsung dengan Pak Presiden," ujarnya dalam kesempatan sama. 

KMAN ke-VI mengusung tema, "Bersatu Pulihkan Kedaulatan Masyarakat Adat untuk Menjaga Identitas Kebangsaan Indonesia yang Beragam dan Tangguh Menghadapi Krisis" 

Ikuti Whatsapp Channel Republika