REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Tatang Subarna mengatakan, terdapat lima oknum anggota TNI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin. Tatang menyebut, para pelaku itu kini ditahan di Instalasi Tahanan Militer Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan.
“Benar, telah dilakukan penahanan terhadap lima orang oknum anggota TNI yang telah ditetapkan penyidik sebagai tersangka untuk pelimpahan berkas hasil penyidikan ke Oditurat Militer Medan,” kata Tatang dalam keterangan tertulis resminya yang diterima di Jakarta, Rabu (25/5/2022).
Tatang mengungkapkan, lima tersangka yang sudah dilimpahkan ke Oditurat Militer Medan itu masing-masing berinisial SG, AF, LS, S, dan MP. Saat ini, penyidik Pomdam I/Bukit Barisan masih terus bekerja memproses hukum kelima oknum anggota TNI tersebut.
"Siapapun nanti yang terbukti terlibat di dalam persoalan kerangkeng manusia tersebut, pasti akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," ujarnya.
Ia menambahkan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman pun tidak akan menoleransi setiap pelanggaran hukum yang melibatkan anggotanya. "Jika sampai terjadi anggota terlibat pelanggaran hukum, tetap akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku," kata dia.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut, ada 10 prajurit yang menjadi tersangka dalam perkara itu. "Kalau dari TNI sendiri kan waktu itu sudah ada 9, tapi sekarang sudah menjadi 10 tersangka," kata Andika di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (23/5/2022).
Ia memastikan proses hukum terhadap para tersangka akan terus dilakukan. Andika juga menekankan pentingnya peran para korban untuk mengungkapkan fakta terkait keterlibatan prajurit TNI dalam kasus itu.
"Kita juga menginginkan dari pihak korban juga bisa mengungkapkan semua, sehingga kita bisa juga membawa mereka-mereka yang terlibat sejak 2011, kalau saya tidak salah, itu kan juga dari 2011 atau 2012. Itu juga harus bertanggung jawab," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika