REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat mengaku data yang digunakan untuk program bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng berasal dari Data Terpadu Kesehateraan Sosial (DTKS) yang selalu diperbarui. Harry mengeklaim, DTKS yang selama ini digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako BPNT ini secara terus menerus ditingkatkan validitas dan realibilitasnya.
Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial dari pemerintah. Ia mengatakan, sesuai arahan presiden penerima BLT Migor adalah penerima PKH dan program sembako.
"Artinya ketepatan sasaran untuk memastikan penerima bansos yang bersumber dari DTKS ini (validitas) terus menerus dilakukan, termasuk diantaranya penerima PKH dan program sembako dan pada posisi saat ini untuk BLT Migor itu juga menggunakan data tersebut," kata Harry Hikmat dalam keterangannya di Media Briefing: BLT Minyak Goreng, Jumat (8/4/2022).
Ia menjelaskan, untuk memastikan validitas data, Kemensos melakukan validasi setiap bulan. Jika sebelumnya dilakukan minimal dua tahun sekali, kini dilakukan saban bulan.
"Menteri sosial telah menetapkan DTKS sesuai dengan hasil updating terbaru dan itu sudah berbasis by name by address dan sudah padan dengan data dukcapil dengan NIK maupun KK," kata Harry.
Ia menambahkan, Kemensos saat ini juga melengkapi DTKS dengan foto kondisi rumah penerima keluarga manfaat (KPM) melalui geo tagging dan juga dilakukan secara langsung pada saat penyaluran bansos. Menurutnya, adanya geo tagging saat ini membuat kelengkapan DTKS menjadi lebih baik.
"Ada foto-foto rumah penerima manfaat sembako dan PKH, karena data BLT Migor menggunakan data PKH dan sembako maka kami yakin bahwa ketepatan sasaran akan lebih baik," katanya.
Namun, jika dalam penyaluran di lapangan nantinya ditemukan penerima yang kurang tepat maka Kemensos mengajak partisipasi masyarakat untuk melaporkan hal tersebut melalui aplikasi Cek Bansos. Dalam sistem informasi kesejahteraan tersebut, disediakan aplikasi usul sanggah jika ditemukan penerimaan BLT Migor kurang tepat.
"Termasuk misalnya ketika ke depan masyarakat menemukan keluarga yang sangat miskin yang layak menerima itu perlu juga diajukan di cek bansos," katanya.
"Itu mekanisme yang terbangun di Kemensos untuk menjaga integritas dari DTKS sehingga bansos yang diterima keluarga miskin betul betul bisa tepat sasaran," tambah Harry.
Sebelumnya, Harry mengatakan pencairan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng mulai dilakukan pekan ini hingga 21 April mendatang. Dengan besaran Rp 100 ribu per bulan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan yakni April, Mei, Juni akan dibayarkan sekaligus dengan total Rp 300 ribu.
Pencairan BLT Migor ini akan menggunakan jasa penyaluran PT Pos Indonesia dan diberikan secara tunai langsung kepada penerima. "Ini dibayarkan langsung pada bulan April, dan pencairan BLT minyak goreng dilakukan mulai tanggal 4 sampai 21 April dan kemaren sebetulnya tanggal 7 launchingnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika