Jumat 01 Apr 2022 17:00 WIB

KSP: Keefektifan Kebijakan Harga Minyak Goreng Curah Butuh Waktu

Pedagang dan UMKM harus mengantre untuk mendapatkan minyak goreng curah.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ratna Puspita
Ilustrasi. Tenaga Ahli Utama KSP Edy Priyono menyampaikan, keefektifan kebijakan pemerintah terkait minyak goreng curah itu membutuhkan waktu.
Foto: Wihdan Hidayat / Republika
Ilustrasi. Tenaga Ahli Utama KSP Edy Priyono menyampaikan, keefektifan kebijakan pemerintah terkait minyak goreng curah itu membutuhkan waktu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama KSP Edy Priyono menyampaikan, keefektifan kebijakan pemerintah terkait minyak goreng curah itu membutuhkan waktu. Saat ini, kata dia, tim KSP juga sedang melakukan verifikasi di Jawa Tengah terkait ketersediaan dan harga minyak goreng curah ini.

Dari temuan KSP di lapangan, para pedagang dan pelaku UMKM pun harus mengantre untuk mendapatkan minyak goreng curah. “Karena, satu, pasokan dari produsen memang belum full. Kedua, ada lonjakan permintaan, terutama karena orang khawatir besok-besok minyak tidak tersedia,” ujar Edy saat dihubungi Republika, Jumat (1/4/2022).

Baca Juga

Ia melanjutkan, proses penanganan masalah tersebut saat ini tengah berjalan dan ditangani oleh Kementerian Perindustrian. Menurut dia, pemerintah sudah memiliki sistem untuk memantau pasokan minyak goreng curah dari produsen hingga ke distributor untuk memastikan ketersediaan cukup dan terdistribusi dengan baik.

Selain itu, Edy menyebut pemerintah juga telah melakukan operasi pasar minyak goreng curah ke pasar-pasar tradisional. Operasi pasar ini, kata dia, merupakan kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

 

“Tapi sekali lagi, perlu waktu. Sebagai contoh, kapal berisi minyak curah untuk keperluan Pengisian Pasar di Jawa Tengah dijadwalkan baru akan tiba tanggal 6 April. Pelaksanaan Pengisian Pasar tentu baru bisa dilakukan setelah itu,” jelas dia.

Ketersediaan minyak goreng curah di pasar tradisional di berbagai daerah masih terbatas. Selain itu, harga minyak goreng curah pun masih terpantau tinggi di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp 14 ribu per liter atau setara Rp 15.500 per kg.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengecek ketersediaan sejumlah bahan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk minyak goreng di beberapa pasar tradisional di Jawa Tengah. Di Pasar Rakyat di Desa Tempurejo, Magelang, Jawa Tengah, Jokowi menyebut ketersediaan minyak goreng saat ini sudah mencukupi.

Namun, ia berharap harga di pasaran tidak mengalami kenaikan tinggi menjelang Ramadhan. Selain itu, Jokowi juga mengunjungi Pasar Baledono, Purworejo untuk mengecek ketersediaan minyak goreng curah.

"Utamanya untuk minyak memang yang di kemasan harganya rata-rata Rp 24 ribu, tapi untuk minyak curah ada tetapi stoknya tidak banyak. Tadi saya lihat sisanya di situ tinggal kira-kira 2 liter, harganya Rp 15.500 masih belum mencapai apa yang kita inginkan di Rp 14 ribu. Untuk harga-harga yang lain masih pada posisi yang baik," jelas dia.

Baca juga: Mulai 1 April 2022, Turis ke Malaysia Wajib Punya Asuransi Minimal 20 Ribu Dolar AS

Intervensi pemerintah

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta pemerintah ambil kebijakan intervensi terkait dengan kenaikan-kenaikan harga bahan pokok misalnya dengan melakukan operasi pasar. Muzani mengemukakan hal itu terkait dengan sejumlah barang kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan, termasuk bensin dan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) jelang bulan puasa. 

"Sektor pasar juga harus dipenuhi produk-produk yang dihasilkan dari para petani lokal. Bangsa ini harus memanfaatkan keterampilan para petani, sumber-sumber makanan yang dihasilkan para petani, mulai dari beras, sayur-mayur, hingga buah, harus bisa menjadi keberkahan bagi makanan sehari-hari," kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/4/2022).

Ia berharap masyarakat bersabar dalam menghadapi persoalan kenaikan harga-harga bahan pokok sehingga semangat dan keimanan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa tidak terganggu. Di satu sisi, kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok merupakan tanda atau dampak dari bangkitnya ekonomi masyarakat pascapandemi. 

Di sisi lain, ini merupakan dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina. "Beban pengeluaran dari kenaikan itu tentu saja berat dan ini dapat mengganggu kekhusyukan dalam menjalankan ibadah puasa karena ekonomi belum sepenuhnya pulih. Akan tetapi, kami percaya kesabaran dalam menghadapi persoalan ini, termasuk ekonomi, tidak akan mengganggu dalam menjalankan ibadah puasa," katanya.

Baca juga: Pertamina Jual Pertamax (RON 92) Rp 12.500, RON 95 di Malaysia Rp 7.000 per Liter

Wakil Ketua MPR RI itu berharap masyarakat bisa menjaga kerukunan antarumat beragama dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam bersosialisasi di setiap lapisan masyarakat. Hal itu, menurut dia, merupakan kunci bagi kekuatan Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI karena Indonesia adalah negara besar sehingga toleransi antarumat beragama telah menjadi keniscayaan dalam berbangsa dan bernegara sejak dahulu hingga sekarang.

"Keberagaman sudah menjadi budaya yang mengakar bagi Indonesia. Apabila pada bulan suci Ramadan bisa menjalaninya dengan kekhusyukan, itu telah menjadi bukti Indonesia telah menjadi bangsa yang toleran," ujarnya.

Selain itu,Muzani juga mengingatkan masyarakat harus tetap mengedepankan kedisiplinan protokol kesehatan karena pandemi Covid-19 saat ini masih menjadi ancaman bagi setiap negara di dunia sehingga kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan menjadi penting.

Baca juga: Survei SMRC: Mayoritas Tolak Perubahan Ketentuan Masa Jabatan Presiden

photo
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani . - (Republika/Nawir Arsyad Akbar)

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement