REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengaku mendukung penuh perpindahan ibukota Indonesia ke Kalimantan Timur (Kaltim). Hetifah bahkan menilai perpindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Kaltim sudah urgent dan harus segera direalisasikan.
“Mengapa sangat urgent pindah ibukota? Kita tahu (pulau) Jawa dengan 57 persen penduduk yang terkonsentrasi di dalamnya dengan kontribusi ekonomi yang dominan, kita yang tinggal di Jakarta merasakan berbagai krisis dari mulai ketersediaan air, di Jawa secara umum konfersi lahan yang begitu besar, urbanisasi sangat tinggi, indeks kemacetan kita termasuk tertinggi di dunia, kualitas udara yang buruk. Saya kira inilah ancaman kita,” tuturnya dalam diskusi daring pada Sabtu (12/2/2022).
“Tidak mungkin kita melanjutkan tren seperti ini, tidak mungkin kita membiarkan, walaupun dalam prosesnya ada perdebatan pro dan kontra,” sambungnya.
Pemindahan ibukota menurut Hetifah, sudah dilakukan oleh banyak negara-negara lain di dunia. Alasan umum yang paling banyak dikemukaan adalah terkait dengan simbol identitas bangsa.
“Bahkan pak Jokowi bilang ini bukan sekedar identitas tapi representasi dari sebuah kemajuan bangsa,” kata dia.
Hetifah menilai rencana pemindahan ibukota ini sebagai sebuah mimpi dan tantangan yang harus diwujudkan. Apakah Indonesia mampu, membangun sebuah kota yang betul-betul menjadi simbol kota yang berkelanjutan, yang bukan saja aman untuk ditempati warganya tetapi juga ramah lingkungan, futuristik, dekat dengan alam, dan mudah diakses.
“Kota yang seperti ini yang menjadi penggerak ekonomi bagi daerah-daerah lain,” ujarnya.
Dengan disahkannya RUU IKN, Hetifah berharap negara mendapatkan dukungan dari masyarakatnya. Karena rencana pemindahan ibukota sudah dibicarakan bahkan sejak presiden-presiden sebelumnya.
“Ini sudah bertahun-tahun lalu bahkan dari beberapa pemerintahan sejak zaman bung Karno niat untuk pindah ibukota sudah ada. Jadi ini bukan hal baru, bukan yang tiba-tiba keputusannya diambil,” jelasnya.
Ia menambahkan, bahwa paparan-paparan dari pelbagai kementerian terkait bagaimana dampak ekonomi dari pindahnya ibukota baik jangka pendek dan jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor nontradisional kaltim, terutama peningkatan pendapatan dan untuk menurunkan kesenjangan sosial telah selesai dibahas.
“Tahapannya bagaimana, kan kita juga tanya.Jadi masalah pemindahan ibukota bukan saja aspek fisik tapi juga aspek sosial, kepeduliannya kepada budaya lokal, bagaimana pelibatan SDM setempat, dampak pada lingkungan. Saya kira setiap keputusan politis yang besar mengandung konsekuensi,” terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika