REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, mengatakan, mutasi yang menimpa Irjen Eko Indra Heri dalam rangka penyegaran organisasi. Eko dimutasi dari Kapolda Sumatra Selatan (Sumsel) menjadi Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kapolri.
Menurut Rusdi, jabatan baru yang diberikan kepada Eko merupakan posisi penting di Mabes Polri. Dia menjelaskan, mutasi di lingkungan Polri adalah sesuatu yang lumrah.
"Jadi hubungan dengan Kapolda Sumsel ini sesuatu yang biasa terjadi, bagian dari pembinaan karier dan yang bersangkutan mendapat jabatan sebagai Koordinator Staf Ahli Kapolri, satu jabatan yang penting," ujar Rusdi di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Kamis (26/8).
Rusdi menuturkan, mutasi sebagai kebutuhan dalam organisasi Polri. Dia menegaskan, mutasi dan rotasi di tubuh Korps Bhayangkara dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas kepolisian yang saat ini semakin kompleks dan dinamis. "Mutasi bagian dari pembinaan karier berjalan di organisasi," kata Rusdi.
Mutasi terhadap Irjen Eko Indra Heri tertuang dalam Surat Telegram Bernomor ST/1701/VIII/KEP./2021 yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM) Irjen Pol Wahyu Widada pada Rabu (25/8). Eko menempati posisi baru sebagai Koorsahli Kapolri.
"Ini menjadi bagian dari pembinaan karir yang bersangkutan karena Kapolda Sumsel mendapat jabatan Koordinator Staf Ahli Kapolri ini jabatan penting di Mabes Polri," ujar Rusdi menegaskan.
Sementara pengganti Kapolda Sumsel adalah Irjen Tony Harmanto. Tony saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatra Barat (Sumbar). Posisinya akan diduduki Irjen Teddy Minahasa Putra, yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Manajemen (Sahlijemen) Kapolri.
Kapolri total memutasi 15 jenderal dan 92 perwira Polri lainnya dalam rangka pensiun maupun promosi jabatan. Kapolda Sumsel sempat menjadi perbincangan setelah donasi fiktif Rp 2 triliun dari keluarga almarhum Akidi Tio. Hingga kini, sumbangan tersebut belum juga bisa dicarikan, karena pemiliknya tidak punya uang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika