REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira merespons jawaban Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno atas pertanyaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait dugaan keterlibatan Kepala Staf Presiden' (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko dalam upaya mengambilalih Partai Demokrat. Dirinya menilai jawaban mensesneg sangat tepat.

"Melalui Mensesneg, Presiden menjawab bahwa urusan KLB adalah urusan internal rumah tangga Partai Demokrat," kata Andreas dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Ahad (7/2).

Andreas menilai dengan jawaban tersebut maka upaya Partai Demokrat membuat framing seolah-olah pemerintahan Jokowi melakukan intervensi terhadap partai politik dinilai gagal. Menurutnya dari kasus tersebut ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Pertama, urusan internal parpol seharusnya jangan dibawa ke ruang publik.  "Tidak ada manfaatnya, justru hanya mencerminkan kerapuhan kepemimpinan internal parpol," ujarnya.

Kemudian ia juga menganggap framing opini diluar konteks dinilai tidak laku lagi menjadi jualan politik. Ia menilai masyarakat dan media semakin kritis, sehingga menempatkan framing opini seperti halnya menyamakan Pemerintah Jokowi dan rezim Orde Baru, terasa aneh dan tidak masuk akal. 

"Masyarakat tentu berharap parpol lebih profesional lagi sehingga siapapun atau apapun parpolnya kedepan pandai-pandailah mengelola rumah tangga masing-masing sehingga energi bangsa bisa lebih terkonsentrasi menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang lebih besar yang sedang dihadapi," ucap anggota Komisi X tersebut.

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, Pratikno mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak akan membalas surat terkait isu kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat.

"Jadi kami sudah menerima surat itu. Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno di Jakarta, Kamis (4/2).

Diberitakan sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengatakan, ada upaya dari sejumlah pihak yang ingin menggulingkan (kudeta) posisinya dari ketum partai. AHY menyebut, gerakan politik itu disebut mendapat dukungan pejabat pemerintahan Presiden Jokowi. Belakangan kader Demokrat menyebut sosok tersebut adalah Moeldoko. AHY pun melayangkan surat ke Presiden Jokowi atas dugaan kudeta tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika