REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengusulkan agar pelaksanaan pilkada dapat dinormalisasi pada 2022 dan 2023 dan tidak dikumpulkan semua (serentak) pada 2024. Alasannya, supaya ada kepemimpinan yang definitif dan tidak terlalu panjang masa jabatan penjabat sementara.

"Jika pilkada serentak pada 2024 akan ada banyak sekali Pjs dalam waktu yang panjang. Padahal di tengah pandemi saat ini daerah membutuhkan kepemimpinan yang defenitif untuk kebijakan-kebijakan strategis," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Selasa (2/2).

Menurutnya, penyelenggaraan pilkada yang berdekatan dengan pilpres 2024 akan menimbulkan beban ekonomi dan politik yang besar serta beban juga bagi penyelenggara untuk fokus mempersiapkannya. 

"Ruang bagi rakyat untuk mendalami visi misi dan program para calon kepala daerah tidak akan optimal karena dipastikan akan tersedot pada isu capres-cawapres seperti pengalaman yang sudah-sudah. Padahal kepemimpinan daerah ini tidak kalah strategis dan berhubungan langsung dengan pelayanan dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Selain itu, dengan pilkada dipisah dari pemilu presiden-wapres akan memperluas stok calon pemimpin nasional tersebut yang datang dari kepala-kepala daerah yang dinilai sukses oleh rakyat. "Tentu ini bagian strategis yang harus kita pikirkan bersama," kata Jazuli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika