JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Sosial segera memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengaku pihaknya menemukan 16,7 juta orang tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) tapi ada di DTKS. KPK sudah merekomendasikan agar 16 juta yang masuk DTKS tersebut dihapus terlebih dahulu. "Diganti saja...
Berita Lainnya