REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, kinerja DPR pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 jauh dari kata maksimal. Bahkan, Ketua DPR RI Puan Maharani disebutnya hanya bertindak sebagai juru bicara pemerintah.

“Ketua DPR justru lebih berperan sebagai juru bicara pemerintah, ketimbang juru terang lembaga yang dipimpinnya,” ujar peneliti Formappi, I Made Leo Wiratma dalam rilis daringnya, Kamis (5/11).

Pimpinan DPR, kata Leo, sesungguhnya telah memberikan arahan yang benar bagi DPR dalam menjalankan fungsinya. Namun, peran mereka tak terlihat ketika lembaga legislatif itu menuju arah yang salah. “Pengawasan DPR dalam segala aspek biasa saja, bahkan cenderung sangat lunak,” ujarnya.

Di tengah minimnya kerja legislasi, DPR justru semakin mempertontonkan kontroversi dengan membahas rancangan undang-undang yang menuai protes masyarakat. Bahkan di tengah pandemi Covid-19 yang tengah terjadi.

“Saking seringnya seolah-olah itu menjadi era normal baru bagi DPR. Alih-alih menunjukkan kerajinan yang meningkat, DPR justru keranjingan membahas RUU yang bersponsor,” ujar Leo.

Selain itu, peran DPR dalam membahas anggaran juga dinilai tidak signifikan. Terbukti dari DPR yang tak berhasil menekan pemerintah untuk memperbesar pendapatan dan menurunkan belanja negara.

Di mana target pendapatan yang diajukan pemerintah sebesar Rp 1.776,4 triliun diturunkan menjadi Rp 1.743, 6 triliun. Sementara, belanja negara dinaikkan dari Rp 2.747,5 triliun menjadi Rp 2.750,0 triliun.

“Bukannya bertindak kritis dan membela kepentingan rakyat, tetapi justru sangat mudah menyetujui setiap anggaran yang diajukan pemerintah,” ujar Leo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika