Rabu 04 Nov 2020 06:19 WIB

Bapenas Dukung Festival Kabupaten Lestari

Saatnya perencanaan pembangunan dilakukan terbuka libatkan pemangku kepentingan.

Kabupaten Sintang adalah salah satu contoh dimana pengelolaan potensi hutan dikembangkan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Foto: ist
Kabupaten Sintang adalah salah satu contoh dimana pengelolaan potensi hutan dikembangkan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) mendukung kegiatan Festival Kabupaten Lestari ke-3 yang digelar di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Acara yang digelar secara  virtual ini digelar dalam rangka kegiatan tahunan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) yang merupakan kumpulan Pemerintah Kabupaten yang bermitra dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Anang Noegroho Setyo Moeljono, Direktur Pangan dan Pertanian Bapenas mendukung upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian. Menurutnya diperlukan kerangka regulasi agar inisiatif positif tersebut dapat direplikasi.

Selain itu perlu juga disiapkan kerangka kelembagaan dan juga finansial. “Perlu sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan juga kelestarian tersebut,” ujar Anang Noegroho Setyo Moeljono, Direktur Pangan dan Pertanian Bapenas, dalam diskusi virtual bertajuk Obrolan Lestari.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Nyoto Suwignyo, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya sudah saatnya perencanaan pembangunan dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kementerian Dalam Negeri akan berkolaborasi dengan Bapenas serta mitra lainnya untuk mendorong terwujudnya tujuan kegiatan festival tersebut.

Sementara itu, dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) AL Leysandri mengatakan pembangunan berkelanjutan dengan mengusung konsep pertumbuhan hijau hanya akan bermakna apabila pemanfaatan sumber daya berkontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat setempat dan lingkungan.

AL Leysandri berharap kegiatan festival ini akan semakin menguatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk terus melakukan aksi nyata dan terobosan. Sehingga upaya pembangunan berkelanjutan melalui berbagai bentuk pembanguan “ekonomi hijau” yang rendah emisi karbon dapat diikuti oleh peningkatan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ujar AL Leysandri, diperlukan kerja sama multi pihak dengan memaksimalkan upaya-upaya melalui berbagai program sehingga dapat menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan melalui semangat gotong royong. Kabupaten Sintang adalah salah satu contoh dimana pengelolaan potensi hutan dikembangkan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

photo
Kabupaten Sintang adalah salah satu contoh dimana pengelolaan potensi hutan dikembangkan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. - (ist)

Dukungan untuk mewujudkan pembangunan yang mengedepankan aspek kelestarian juga disampaikan oleh Arifadi Budiarjo, Public Affairs General Manager PT Royal Lestari Utama (RLU). Perusahaan HTI Karet Alam berkelanjutan yang beroperasi di Kalimantan dan Sumatera ini mendedikasikan lebih dari 30 persen area konsesinya sebagai kawasan konservasi keanekaragaman hayati.

RLU juga membangun Wild Conservation Area, yaitu kawasan lindung yang menjadi habitat Gajah Sumatera seluas 9.700 ha di Jambi. Didalamnya juga disiapkan 7.000 bibit tanaman termasuk pohon langka untuk ditanam kembali di dalam hutan.

Tidak hanya asep pelestarian lingkungan, RLU juga membina 804 petani sekitar hutan agar meningkat kapasitasnya. Perusahaan juga melibatkan 333 petani dalam kegiatan community partnership program serta menyerap hasli panen petani sekitar hutan dengan harga yang kompetitif.

“Kami percaya bahwa untuk mengembangkan ekonomi lestari kegiatan bisnis perlu memberikan dampak positif secara sosial dan lingkungan selain terus menerus mengembangkan kinerja bisnisnya. Kunci penting lainnya adalah kolaborasi antara pemangku kepentingan seperti Pemerintah, perusahaan, masyarakat, LSM dan perguruan tinggi,” kata Arifadi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement