REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno angkat bicara terkait kritik dari komika Soleh Solihun yang menilai sistem mutasi pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terlalu mendadak. Menurut Rano, proses mutasi pegawai Pemprov DKI justru melalui tahapan panjang dan tidak dilakukan secara tiba-tiba.
“Nggak mungkin mendadak. Prosesnya panjang,” jelas Rano di Jakarta Barat, Selasa (25/11/2025).
Bahkan, Rano mengatakan selama ia dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjabat, baru kali ini Pemprov DKI melakukan rotasi pegawai. Oleh karenaitu, dia menegaskan proses pelantikan yang berlangsung pada November 2025 bukan disiapkan dalam waktu singkat.
Sebelumnya, komika Soleh Solihun menyampaikan kritik melalui akun X miliknya pada Kamis (20/11/2025). Dia menilai mutasi pegawai di lingkup Pemprov DKI terlalu mendadak karena pegawai baru mengetahui perpindahan mereka pada hari pelantikan.
Dalam unggahannya, dia meminta agar mutasi dilakukan dengan pemberitahuan lebih awal dan memberi waktu transisi.
“Dear Pak @pramonoanung, tolong perbaiki dong sistem rotasi pegawai di Pemprov DKI, terutama antar dinas. Tolong bilang kepada para kepala dinas, jangan mindahin pegawai h-1 pelantikan. Dan pegawai baru tahu dia dipindah kemana di hari H pelantikan," tulis Soleh.
dear pak @pramonoanung tolong diperbaiki dong sistem rotasi pegawai di pemprov dki, terutama antar dinas. tolong bilang kepada para kepala dinas, jangan mindahin pegawai pemberitahuannya h-1 pelantikan. dan pegawai baru tau dia pindah ke mana, di hari h pelantikan.
— SOLEH SOLIHUN (@solehsolihun) November 20, 2025
Soleh juga menilai perpindahan yang mendadak dapat menyulitkan pegawai untuk beradaptasi meskipun masih bekerja di bawah Pemprov DKI. Dia bahkan menyarankan masa transisi selama satu bulan, wawancara di tempat baru, serta mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak pegawai sebelum dipindah.
Seperti diketahui, Pramono dan Rano telah melantik sebanyak 2.700 pejabat eselon III dan IV dalam dua gelombang, yakni pada 5 dan 19 November 2025. Menurut Pramono, Pemprov DKI tidak melakukan rotasi maupun mutasi jabatan selama hampir tiga tahun terakhir.
Dia pun menjelaskan pengaturan terkait perpindahan pejabat eselon III dan IV dalam skala sebesar itu bukan perkara sederhana sehingga membutuhkan kesiapan sistem dan koordinasi yang matang. Dalam pelantikan tersebut, sejumlah posisi kembali diisi, mulai dari pejabat administrator, pengawas, ketua subkelompok, pejabat fungsional, hingga kepala sekolah.
Pelantikan besar-besaran itu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang sempat berlangsung lama di lingkungan Pemprov DKI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika