REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengomentari terkait pertemuan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (29/10). Menurutnya, pembicaraan keduanya dalam pertemuan tersebut tak ada hubungannya dengan keinginan Amerika Serikat untuk membangun pangkalan militer di Indonesia.
"Saya rasa tidak sejauh itu. Kalau pangkalan militer saya rasa tidak," kata Meutya ditemui di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Jumat (30/10).
Meutya mengaku, belum mengetahui pasti apa saja yang telah menjadi kesepakatan antarkedua negara dalam pertemuan tersebut. Namun ia menilai kerja sama yang dilakukan kedua negara di bidang pertahanan hanya terkait kerja sama latihan prajurit kedua negara.
"Tapi kalau pangkalan militer tidak dan saya yakin Amerika juga tidak meminta itu," katanya menegaskan.
Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat kian mesra. Setidaknya dalam sebulan ini pertemuan antarkedua negara.
Usai kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke negeri paman Sam pada pertengahan Oktober 2020 lalu, kini giliran Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo yang temui Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (29/10).
Meutya mengaku, menyambut baik kian mesranya hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Namun, menurutnya, kemesraan yang terjalin keduanya sudah berlangsung sejak lama.
"Jadi ini mitra strategis dan kawan lama. Kita punya sejarah panjang dengan Amerika. Di antaranya tentu untuk saling menjaga stabilitas wilayah kawasan, perairan natuna, itu menjadi penting negara-negara saling duduk bersama untuk membahas dan mematuhi hukum internasional yang berlaku di perairan-perairan, tidak hanya natuna tapi di mana pun," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia menolak keinginan Amerika Serikat yang meminta agar pesawat pengawas maritim Poseidon-8 bisa mendarat di Indonesia. Dalam artikel itu juga disebutkan bahwa Pejabat AS dikabarkan gencar melakukan pendekatan agar bisa mendirikan pangkalan militer kepada Menteri Pertahanan RI dan Menteri Luar Negeri RI pada Juli dan Agustus lalu, sebelum akhirnya ditolak Presiden Joko Widodo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika