REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai bisa melakukan finalisasi pembelian paket pesawat tempur dari Amerika Serikat F15EX yang sudah tertunda dua tahun. Langkah ini, menurut ekonom senior IPB, Prof Didin S Damanhuri bisa menjadi 'alat negosiasi' terkait tarif impor AS yang baru saja dicetuskan oleh Presiden AS Donald Trump, Rabu pagi waktu setempat.
Indonesia, mengacu pada tarif yang dirilis Trump dan membuat gejolak di perekonomian internasonal itu, terkena tarif sebesar 32 persen. Itu berarti, semua barang yang dimasukkan AS dari Indonesia akan mendapat tambahan tarif 32 persen, membuatnya lebih mahal.
Prof Didin mengatakan, pemerintah harus secepatnya dan strategis merancang respons ekonomi atas tarif Trump ini. Mengungkit ulang Nota Kesepahaman pembelian jet tempur F15EX di era Prabowo Subianto menjadi menteri pertahanan, bisa jadi salah satu alatnya.
Namun, selain itu, lanjut Prof Didin, pemerintah harus juga menyiapkan langkah-langkah komprehensir untuk menahan efek tarif Trump itu ke dalam negeri. Terutama ke UMKM, dan pelemahan daya beli. Prof Didin melihat, amat terbuka kemungkinan efek berantai dari pemberlakuan tarif ini ini sampai ke tahap pemutusan hubungan kerja (PHK) perusahan yang mengekspor ke AS, dan kemudian ke daya beli, hingga ke keberadaan UMKM di masyarakat.
"Segera evaluasi dampak jangka pendek dan menengah, serta panjang dari tarif Trump ini seraya menggencarkan kerjasama ekonomi dengan ASEAN, Organisasi Konferesi Islam (OKI) dan BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab)," kata dia.
Seperti diberitakan, pada 2023, Menhan Prabowo sudah meneken MoU dengan Boeing AS terkait pembelian F15EX. Namun hingga kini, pembelian itu belum juga difinalisasi. Pembelian tersebut merupakan bagian dari strategi peremajaan alat utama sistem persenjataan Indonesia bekerjasama dengan AS. Kebijakan ini amat strategis, namun publik tidak mendapat kelanjutannya. Disinyalir, pembelian ini ditunda karena belum mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan, terkait APBN saat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika