REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengatakan, terciptanya kesejahteraan rakyat saat ini masih lebih didahulukan daripada kekuatan pertahanan negara. Pemerintah lebih mendahulukan kesejahteraan rakyat meningkat dibandingkan mebangun kekuatan pertahanan.
"Pada kesempatan ini sekali lagi saya juga mengakui bahwa kehendak kita, cita-cita kita, untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum tercapai karena kita mendahulukan kesejahteraan rakyat," kata Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI dengan agenda pengambilan persetujuan pembicaraan Tingkat I terhadap lima RUU kerja sama bidang pertahanan, yang menjadi raker terakhir antara Komisi I DPR dan Kemenhan RI.
Ketua umum DPP Partai Gerindra tersebut menyatakan, anggaran pertahanan Indonesia masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan negara Asia lainnya, yakni tidak sampai satu persen dari produk domestik bruto (PDB). Lebih tepatnya anggaran pertahanan RI di angka 0,8 persen.
"Filipina saja sekarang sudah 1,8 persen pengeluarannya. Memang pertahanan sangat mahal. Kita melihat tetangga kita Singapura, pulau sebesar Bogor jumlah penduduknya hanya 5 juta, mereka bersedia mengeluarkan anggaran pertahanan tiga persen dari GDP (gross domestic product) mereka," tutur Prabowo.
Dia pun berharap pemerintah ke depan dapat memberikan dukungan terhadap alokasi anggaran pertahanan negara yang lebih besar. "Ini saya kira akan menjadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama ke depan," ucap Prabowo.
Meski demikian, Prabowo menyadari, prioritas utama saat ini adalah kesejahteraan rakyat Indonesia. "Justru rakyat kita yang paling lemah dan paling miskin, ini yang harus kita bantu secepat mungkin. Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia yang hidup dalam kesulitan, dan ini kewajiban kita semua," katanya.
Dia lantas berkata, "Karena itu pertahanan kita adalah pertahanan seluruh rakyat Indonesia, pertahanan keamanan rakyat semesta". Sementara itu, Kemenhan pada 2025 mendapatkan pagu anggaran Rp 165 triliun.
Selain Prabowo, dalam kesempatan tersebut turut hadir pula Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas, Wakil Menhan Letjen (Purn) M Herindra, Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan para Wakil Ketua Komisi I DPR RI yaitu Abdul Kharis Almasyhari, Teuku Riefky Harsya, Sugiono, dan Utut Adianto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika