REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP memberikan klarifikasi tentang kegiatan konsolidasi internal partai Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Suharso melakukan kegiatan konsolidasi ke Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam menggunakan jet pribadi.
"Penggunaan pesawat pribadi tersebut sepengetahuan kami tidak dalam bentuk carteran, tidak menggunakan dana partai, fraksi dan atau Kementerian PPN/Bappenas," ujar Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha melalui keterangan tertulisnya, Kamis (29/10).
Tamliha yang juga wakil ketua SC Muktamar IX mengatakan, konsolidasi partai yang dilakukan Suharso dirasakan mendesak dan tidak hanya dilakukan menjelang muktamar PPP ke 9. Konsolidasi itu juga merupakan membahas pemenangan Pilkada oleh PPP di 270 daerah pada Desember 2020.
"Padatnya kegiatan Pak Suharso Monoarfa dalam konsolidasi tersebut dan terbatasnya fasilitas yang dimiliki partai menyebabkan kawan-kawan beliau merasa perlu memberikan pinjaman pesawat pribadi agar mobilitas pelaksana tugas ketum PPP tersebut dapat maksimal melaksanakan tugas-tugas partai," tutur Tamliha.
Pemberian pinjaman pesawat pribadi tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatan kementerian yang dijabat oleh Bapak Suharso Monoarfa.
Tamliha juga menegaskan berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-10.AH.11.01 tanggal 5 November 2018, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP masa jabatan 2016-2021, tidak terdapat nama Nizar Dahlan sebagai anggota Dewan Pakar DPP PPP.
Sebelumnya, Lawatan Plt ketum PPP Suharso Monoarfa mengunjungi Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam menggunakan private jet disoal. Politikus PPP Nizar Dahlan membenarkan informasi tersebut.
Foto Suharso dan DPP turun dari pesawat pribadi sendiri itu beredar di grup whatsapp. Di dalam foto itu, Suharso Monoarfa dan Sekjen PPP Arsul Sani sedang disambut oleh pengurus PPP daerah dan diberikan slempang hijau.
"Ini Ketua umum PPP menyewa Pesawat Ke Medan dan Aceh urusan Partai, dari mana uangnya. Harus dijelaskan," ujar Nizar yang juga disebut menjabat sebagai anggota Majelis Pakar PPP dalam keterangannya, Kamis (29/10).
Ia pun mempertanyakan apakah memakai uang partai, dana kementerian atau dana pribadi. Kader dan umat harus mengetahui dengan jelas dana apa yang dipakai untuk menyewa pesawat pribadi. Menurut Nizar, menyewa pesawat pribadi membutuhkan biaya yang tak sedikit.
"Sementara rakyat lagi menjerit dalam kemiskinan dan kelaparan. Plt ketum malah pakai jet pribadi untuk konsolidasi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika