Senin 19 Oct 2020 11:24 WIB

DPR: Masuk Akal Publik Ingin Pemerintah Prioritas Kesehatan

Legislator menilai masuk akal masyarakat ingin pemerintah prioritaskan kesehatan.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Bayu Hermawan
Rahmad Handoyo
Foto: dok istimewa
Rahmad Handoyo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengomentari hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia terkait temuan 60,4 persen responden yang menginginkan agar pemerintah lebih memprioritaskan persoalan kesehatan ketimbang ekonomi. Menurutnya keinginan masyarakat yang terpotret dalam hasil survei tersebut dinilai masuk akal.

"Terhadap 60 persen masyarakat yang disurvei itu menginginkan pemerintah lebih memprioritaskan kesehatan daripada ekonomi ya saya kira juga masuk akal, karena apa? bahwa kesehatan itu adalah soal jiwa, keselamatan nyawa, jadi jiwa nyawa itu menjadi prioritas, di mana pun pasti akan jadi keselamatan utama," kata Rahmad kepada Republika.co.id, Senin (19/10). 

Baca Juga

Kendati demikian, Rahmad menganggap tren proses pengendalian Covid-19 yang dilakukan pemerintah saat ini dinilai sudah cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan tren positif yang terpapar dan proses penyembuhan yang relatif sudah cukup naik di atas 74 hingga 75 persen.

"Ada pun tren yang mengalami fatal itu juga mengalami penurunan bahkan tingkat kesembuhan pun di kita dibandigkan rata-rata global kita juga di atas rata-rata global, itu juga harus kita apresiasi," ujarnya.

Ia berharap hasil survei tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Dirinya juga mengajak semua pihak untuk sama-sama melawan pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol Covid-19 secara ketat.

"Saya percaya dan yakin bila protokol kesehatan dilakukan saya kita kita bisa mengendalikan Covid-19," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru bertajuk  mitigasi dampak covid-19 antara kepentingan ekonomi dan kesehatan. Hasilnya 60,4 persen responden cenderung lebih memprioritaskan persoalan kesehatan ketimbang ekonomi. Sedangkan hanya 36,2 persen responden yang menginginkan agar pemerintah fokus menangani persoalan ekonomi. 

"Di bulan September masyarakat kembali menuntut pemerintah agar memprirotaskan masalah kesehatan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi daring, Ahad (18/10).

Kondisi tersebut berbeda dengan yang terjadi pada bulan Juli. Ketika itu, 47,9 persen responden menginginkan agar pemerintah memprioritaskan masalah ekonomi. Sedangkan hanya 45 persen yang meminta agar pemerintah mempriortaskan masalah kesehatan. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement