Kamis 02 Jul 2020 19:17 WIB

Golkar Serahkan kepada Jokowi Terkait Isu Reshuffle

Golkar menyerahkan kepada Jokowi soal reshuffel menteri.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Bayu Hermawan
Politisi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun
Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Politisi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan reshuffle jajaran menterinya terus berhembus. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan partainya menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

"Inilah kalau menurut saya,  bagi saya kalau dikaitkan dengan reshuffle, sepenuhnya kewenangan pak presiden, kami ini yang pendukungnya bapak Jokowi Ngawulo sama pak Jokowi, disuruh salto, salto, disuruh merangkak, merangkak," ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).

Baca Juga

Misbakhun menegaskan, Jokowi adalah pihak yang mempunyai visi dan misi terhadap pengelolaan negara ini. Soal reshuffle dan sebagainya pun menjadi hak prerogatif Jokowi. 'Kemarahan' Jokowi, justru dianggap Misbakhun sebagai kearifan seorang Kepala Negara. 

"Salah satu kearifannya bapak Jokowi yaitu mereka di marahi, bukan langsung diganti  itu bentuk kearipannya bapaka Jokowi," katanya.

Misbakhun menambahkan, ia menilai Jokowi sedang menyampaikan pada para menterinya untuk benar - benar bekerja sesuai visi dan misi yang ditetapkan. Terlebih, saat Indonesia masih menghadapi Pandemi Covid-19.

"Inilah kalau menurut saya dicari orang yang bener-bener itu bukan cuma mengerti bahasa, bahasa yang tersirat, bahasa tubuh juga harus mengerti, termasuk bahasa qalbu-nya pak Jokowi," kata Misbakhun menambahkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mengeluarkan wacana reshuffle atau perombakan kabinet. Ancaman reshuffle ditujukan kepada menteri-menteri yang dianggap tidak bisa bekerja cepat dan extraordinary dalam penanganan pandemi Covid-19. Penanganan yang dimaksud tak hanya dari aspek kesehatan, namun juga kaitannya dalam perekonomian, dan penyaluran bantuan sosial.

Tak hanya merombak kabinet, Jokowi juga menyatakan kemungkinan adanya pembubaran lembaga. Namun ia tak menjelaskan lembaga seperti apa yang berpotensi untuk dibubarkan. Pernyataan Jokowi soal perombakan kabinet ini disampaikan dalam sambutan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6) lalu. 

Saat itu sidang kabinet berlangsung tertutup dan tidak bisa diliput media. Baru pada Ahad (28/6) petang ini, video sambutan Presiden Jokowi dalam sidang kabinet tersebut diunggah pihak Istana Kepresidenan di media sosial.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement