Senin 17 Feb 2020 15:34 WIB

Komisi X DPR RI Dukung Moratorium Revitalisasi TIM

Komisi X mengeluhkan revitalisasi TIM oleh Pemprov DKI yang tak melibatkan seniman.

Rep: Ali Mansur/ Red: Gita Amanda
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah senimana peduli Taman Ismail Marzuki (TIM), di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (17/2).
Foto: Republika/Ali Mansur
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah senimana peduli Taman Ismail Marzuki (TIM), di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (17/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah seniman peduli Taman Ismail Marzuki (TIM). Dalam pertemuan Komisi X DPRI setuju untuk dilakukan moratorium terhadap revitaslisasi TIM yang tengah berlangsung. Bahkan Komisi X DPR RI juga akan mendatangi langsung ke TIM dalam waktu dekat.

Anggota Komisi X DPR RI, Rano Karno mengeluhkan revitalisasi yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta melalui PT Jakpro tidak melibatkan sama sekali para seniman. Padahal sejak awal pembangunan TIM tahun 1968 silam selalu melibatkan para seniman. Rano juga mencium adanya pelanggaran prosedural dalam revitalisasi ini. "Moratorium saya setuju," tegas Rano di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (17/2).

Baca Juga

Kemudian dalam kesimpulan RDPU ini, Komisi X DPR RI akan memanggil Gubernur DKI Jakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan PT Jakpro. Pertemuan itu nantinya dalam rangka upaya mendukung moratorium TIM. Kemudian Komisi X DPR RI akan melakukan tinjauan untuk mengetahui pembongkaran TIM itu dilakukan.

Menurut mantan Gubernur Banten tersebut, dalam pengakuannya para seniman tidak dilibatkan sama sekali, bahkan tidak pernah diajak bicara oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Padahal revitalisasi TIM dikabarkan mendapat apresiasi oleh banyak pihak, termasuk seniman. Namun Rano heran justru pengakuan para seniman ini, mereka merasa tidak dilibatkan sama sekali.

"Ini miss-nya di mana? karena tidak mungkin gubernur tidak meminta saran kepada Dewan Kesenian Jakarta. Karena sesungguhnya TIM diserahkan kepada seniman untuk mngelolah," ujar Politikus PDI Perjuangan tersebut.

Sementara itu, Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki Radhar Panca Dahana mengakui revitalisasi kompleks kesenian budaya TIM bukanlah hal yang buruk. Namun tentunya, pembangunan TIM harus melibatkan, setidaknya dibicarakan dengan para seniman yang kerap aktif di TIM.

"Kami bukan antirevitalisasi, tapi dengan arogan mereka langsung menghancurkan gedung-gedung padahal kami menolaknya. Saya berharap Komisi X dapat membantu kami," tutur Pancadana.

Selanjutnya, jika moratorium dikeluarkan, para seniman meminta agar dilibatkan secara proaktif. Dengan harapan pembangunan yang ada sesuai dengan keinginan dan kesepakatan para seniman dan budayawan.  Akibat para seniman tidak dilibatkan, road map revitalisasi tidak seperti yang diharapkan. Justru revitalisasi ini dapat dipastikan akan mengubah TIM menjadi area komersil elit.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement