REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, ada salah penafsiran soal pernyataannya terhadap dokumen tahanan politik dan korban meninggal dunia di Papua yang diberikan Veronica Koman dan kawan-kawan.
Ia menjelaskan, sampah yang ia maksud ialah informasi yang menyebut Veronica menyerahkan langsung dokumen itu ke presiden.
"Kalau ada informasi bahwa Veronica Koman itu menyerahkan surat kepada presiden, informasi itu, kalau ada, adalah sampah. Karena Veronica itu waktu di Australia tidak bertemu presiden, tidak menyerahkan surat kepada Presiden," ungkap Mahfud di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).
Menurut Mahfud, dokumen yang diserahkan orang lain hasil dari Veronica dan tim pegiat hak asasi manusia (HAM) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah sampah. Ia menuturkan, surat itu diterima dan ditampung oleh presiden, tidak dibaca langsung ketika di lokasi.
"Itu ditampung oleh presiden, tapi tidak dibaca di situ. Itu kan orang rebutan menyerahkan map, surat, ada menyerahkan foto bersama presiden yang dulu. Ada yang mau salaman," kata dia.
Ia menjelaskan, dokumen tersebut tidak sempat dibaca ketika presiden berada di Australia. Mahfud mengungkapkan, banyak dokumen atau amplop yang diberikan ketika itu dan semuanya ditampung oleh presiden. Surat-surat tersebut akan dibaca satu per satu.
"Kita kan banyak amplop masuk di situ. Banyak map masuk kita tampung semua, kan ini baru pulang dari Australia. Masak mau dibaca di Australia, kan tumpuk dulu. Nanti diproses satu-satu lalu dibaca," jelas Mahfud.
Sebelumnya, pengacara dan aktivis HAM, Veronica Koman, mengatakan, dokumen tahanan politik dan korban meninggal di Papua diberikan langsung kepada Presiden Jokowi. Bahkan, sang pemberi dokumen itu sempat berswafoto dengan Jokowi.
"Iya yang menyerahkan bahkan sempat selfie dengan Pak Jokowi, malah Pak Jokowi yang pegang HP-nya. Cuma kan kami tidak mau fokus di masalah gimmick, kami mau fokus di substansi, yaitu soal data para korban ini," jelas Veronica melalui pesan singkat, Rabu (12/2).
Pada Senin (10/2) lalu, Veronica dan tim pegiat HAM lainnya di Canberra, Australia, berhasil menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Jokowi. Dokumen tersebut memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini ditahan di tujuh kota di Indonesia.
"Kami juga menyerahkan nama beserta umur dari 243 korban sipil yang telah meninggal selama operasi militer di Nduga sejak Desember 2018, baik karena terbunuh oleh aparat keamanan maupun karena sakit dan kelaparan dalam pengungsian," terang Veronica.
Ikuti Whatsapp Channel Republika