Jumat 10 Jan 2020 13:38 WIB

Pengamat Yakin KPU Bisa Lewati Krisis Kepercayaan

Pengamat nilai masih ada orang berintegritas di KPU.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan memakai rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Komisioner KPU Wahyu Setiawan memakai rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Chaniago, yakin Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat melewati masa sulit dan krisis kepercayaan pasca-operasi tangkap tangan KPK terhadap salah satu anggota komisi itu, Wahyu Setiawan. Sebab, masih ada orang berintegritas di KPU.

"Saya pikir KPU bisa melewati masa sulit dan krisis kepercayaan ini dengan baik. Kita masih yakin, masih banyak orang berintegritas dan baik di KPU, yang mampu menahan diri dari godaan suap dan perilaku jual beli suara yang sangat rawan bisa terjadi pada jajaran anggotaKPU di seluruh Indonesia," ujar Chaniago, di Jakarta, Jumat (9/12).

Baca Juga

Ia mengatakan pascapenangkapan tangan terhadap Wahyu, KPU harus berupaya memperbaiki citra dan kinerjanya. Jajaran elite atau petinggi KPU harus segera kembali memulihkan kepercayaan publik.

Ia menekankan membangun kepercayaan publik bukan perkara yang sepele sebab kepercayaan sangat mahal. "Sekarang KPU harus memulihkan dari tidak percaya menjadi membangun kembali kepercayaan publik," kata dia.

Ia menyampaikan membangun kepercayaan publik adalah keniscayaan karena terkait dengan legitimasi institusi KPU. Menurut dia, petinggi KPU harus "menambal luka robek" kepercayaan publik.

"Seluruh pihak harus mulai kembali mengingatkan anggota komisi mulai dari KPUD kabupaten/kota, provinsi dan pusat untuk menahan diri dan jangan coba coba masuk ke pusaran korupsi atau jual beli suara dan jenis tindakan suap menyuap lainnya," kata dia.

Ia mengingatkan jika praktik korupsi masih terjadi maka bisa menjadi sinyal peringatan dini terhadap hilangnya legitimasi KPU. "Kalau KPU kehilangan trust dan legitimasi dari publik, maka hasil dari pemilihan kepala daerah sekarang juga bisa bermasalah legitimasinya karena prosesnya juga bermasalah," terang dia.

Ia menekankan penyelenggara pemilu yang bersih adalah sebuah hal yang mutlak, agar lahir pemimpin, kepala daerah atau presiden yang berintegritas tinggi. "Proses yang baik akan menghasilkan keluaranyang baik pula," jelasnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement