Kecurigaan PKS Atas Pembiaran Kosongnya Kursi Wagub DKI

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar

Teka-teki sosok yang akan mengisi kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta belum terjawab hingga saat ini. Kepada Republika, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman menceritakan begitu peliknya pembahasan posisi tersebut.

Baca Juga

Sohibul menceritakan, alotnya pembahasan posisi wagub terjadi di DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, ada ketakutan dari sejumlah partai jika kursi tersebut dimiliki PKS, hal tersebut akan meningkatkan elektabilitas mereka di 2024.

"Gubernur bukan orang partai, sehingga mungkin ada banyak partai yang tidak bisa membayangkan PKS jadi wagub, bisa membesar," ujar Sohibul di kantor Republika, Jakarta, Kamis (19/12).

Ia juga tak bisa menampik bahwa kursi Wagub DKI sangat strategis untuk mendongkrak suara mereka jelang Pemilu 2024. Bahkan berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya, suara PKS di Jakarta meningkat 50 persen, walau partainya tak memiliki jabatan strategis di ibu kota.

"Jadi itu artinya kalkulasi itu ada di semua partai, terutama partai yang melihat PKS besar. Kami realisitis dan kami juga membayangkan 2024," ujar Sohibul.

Namun jauh sebelum itu, Sohibul menceritakan hal menarik sebelum gelaran Pilkada DKI Jakarta pada 2017. Saat itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disebutnya hampir bergabung dengan koalisi PKS.

PKS yang waktu itu sudah mantap mendukung Anies Baswedan, masih terlibat pembicaraan dengan sejumlah partai terkait posisi cawagub. Saat itu, terjadilah pembicaraan dengan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy (Romi).

Waktu itu, PPP setuju jika Yusuf Mansur dijadikan cawagub mendampingi Anies. Romi beralasan, partainya mendukung sosok yang mewakili umat Islam.

"Romi bilang siapa pun wagubnya asalkan mewakili keumatan. Makanya kita kasih, awalnya mau Romi," cerita Sohibul.

Saat pasangan Anies-Yusuf Mansur hampir terealisasi, Romi menelpon Sohibul pada malam harinya dan membatalkan koalisi antara keduanya. PPP disebut telah menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat untuk mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kami akhirnya melihat konstelasi begini, ketemulah Anies-Sandi," ujar Sohibul.

Calon Wakil Presiden RI Sandiaga Salahuddin Uno berpamitan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Jumat (10/8) siang.

Kembali pada pembahasan Wagub DKI yang ditinggalkan Sandiaga Uno, Sohibul mengungkapkan adanya peluang jika posisi tersebut sebaiknya dikosongkan hingga periode berakhir. "Salah satu opsinya adalah dua calon itu harus kita buka kalau itu bukan kader PKS atau juga ya gapapa kosong tidak ada wagub," ujarnya.

Bahkan, Sohibul berseloroh bahwa kursi tersebut sebaiknya memang dikosongkan saja. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah lama tak berkunjung ke DPP PKS untuk membicarakan hal tersebut.

Padahal, partainyalah salah satu pihak yang paling getol mendukungnya pada Pilkada 2017. "Walau Pak Gubernur sepertinya ingin kosong, Anies juga belum datang ke PKS. Itu jadi alternatif ya, dikosongkan atau bisa kan itu jalan," ujar Sohibul.

Meski begitu, Sohibul tak menginginkan hal tersebut terjadi. Sebab, PKS disebutnya memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Jakarta dengan menempati kursi Wakil Gubernur DKI.

Kursi Wagub DKI kosong sejak Sandiaga Uno mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto pada Agustus 2018. Mengingat dukungannya pada Pilkada 2017, PKS meminta agar posisi tersebut diberikan kepada kadernya.

PKS kemudian mengajukan dua nama untuk mengisi posisi tersebut, yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Tetapi, pembahasannya di DPRD DKI Jakarta masih alot hingga kini.

Usai penyelenggaraan Pemilu 2019 selesai, Partai Gerindra juga mengajukan empat nama untuk mengisi posisi tersebut. Adapun empat nama tersebut ialah Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Waketum DPP Gerindra Ferry J Juliantono, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria, dan Sekda DKI Jakarta Saefullah.

Melihat sikap Gerindra yang seperti itu, apakah PKS merasa dipermainkan? Sohibul mengatakan bahwa pihaknya tak merasa demikian. Sebab, hubungan antara keduanya terjalin dengan baik cukup lama.

Selain itu, Sohibul mengatakan, PKS ingin membentuk kerja sama politik antarpartai yang tak diikat oleh koalisi. Hubungan antarpartai yang permanen, tanpa melihat jumlah suara atau dukungan.

"Mulai dari DKI itu kami ingin seperti itu. Kenapa dengan Gerindra, kita punya obsesi, kita tidak mungkin tidak ada kerjasama antara Islam nasionalis," ujar Sohibul.

Hubungan baik antara PKS dan Gerindra juga berimplikasi baik terhadap peningkatan suara partainya di sejumlah daerah. Kerja sama antara partai Islam dan nasionalis, disebut Sohibul, kombinasi terbaik dalam membangun Indonesia.

Maka dari itu, komunikasi antara PKS dan Gerindra juga perlu dilakukan lebih intensif. Karena Sohibul menginginkan posisi tersebut diisi oleh sosok yang sudah disetujui oleh kedua pihak.

"Jadi bahwa statement ini (Wagub DKI) milik PKS tidak ada maknanya, karena itu harus disetujui oleh kedua partai. Jadi tidak bermakna itu hak PKS," ujar Sohibul.