REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah mengantongi nama-nama yang akan menjadi Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan mengumumkannya pada 20 Desember mendatang. Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman berharap sosok yang ditunjuk nanti dapat bekerja secara transparan dan akuntabel.
"Terpenting adalah bahwa mereka bekerja secara transparan, akuntabel, dan tidak ada intervensi oleh presiden," ujar Benny lewat pesan singkat, Senin (16/12).
Ia menjelaskan, sesungguhnya Partai Demokrat menjadi pihak yang tak setuju dengan dibentuknya Dewas KPK. Pasalnya, hal tersebut dinilai sebagai KPK sedikit terhalang dalam pemberantasan korupsi.
Maka dari itu, ia meminta Jokowi dapat membuktikan bahwa keberadaan Dewas KPK tak memperlemah komisi anti-rasuah itu. Dan, justru memperkuat KPK seperti yang telah disebut-sebut sebelumnya.
"Jokowi harus menjamin Dewas KPK bekerja secara independen. Jokowi harus pastikan, meyakinkan publik bahwa anggota dewas bukan kepanjangan tangan kekuasaan," ujar Ketua DPP Partai Demokrat itu.
Adapun, partai Nasdem berharap, Jokowi menunjuk sosok yang berpengalaman di bidang pemberantasan korupsi.
"Pertama dari sisi integritas itu jadi penting, kredibilitasnya dan punya track record di pemberantasan korupsi dan punya komitmen di pemberantasan korupsi," ujar Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/12).
Ia juga mengimbau Jokowi untuk menunjuk Dewas KPK yang berkaitan dengan partai politik. Hal itu dilakukan agar mereka tak terlibat konflik kepentingan jika anggota-anggotanya dari kalangan politikus.
"Kita minta Pak Jokowi menghindari mengangkat dewas adalah orang-orang yang punya afiliasi atau partisan. Harus dicari orang-orang yang independen," ujar Saan.
Terakhir, ia menegaskan, agar Dewas KPK adalah orang yang benar-benar memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Namun, ia menyerahkan segala keputusan tersebut kepada Jokowi.
"Siapa nama-namanya kan banyak juga. Apakah mereka yang pernah di KPK atau akademisi atau tokoh masyarakat. Tapi yang punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi," ujar Saan.
Sebelumnya, beredar isu nama-nama kandidat Dewan Pengawas KPK yang akan dipilih oleh Jokowi. Mereka adalah Gayus Lumbun (eks Hakim Agung/politikus), Adi Togarisman (eks JAM di Kejagung), Budiman TR (jurnalis), Markus (dosen), Tumpak Hatorangan Panggabean (eks pimpinan KPK), Romli Atmasasmita (dosen), Indriyanto Senoadji (dosen), Harkristuti Harkrisnowo (dosen), dan Yusril Ihza Mahendra (advokat/politikus).
Ikuti Whatsapp Channel Republika