REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menyebut adanya konsekuensi atas rencana pemindahan ibu kota Pemerintahan dari Jakarta ke sebagian wilayah di Kalimantan Timur. Salah satunya, kesiapan NKRI dalam menghadapi berbagai ancaman yang bisa timbul jika ibu kota Pemerintahan dipindah ke Kaltim.
Gubernur Lemhannas Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo mengungkap, secara geopolitik, posisi Kalimatan Timur merupakan daerah belakang karena berada di belakang pintu masuk Laut Cina Selatan atau Selat Sulawesi. Selain itu, Kalimantan Timur juga satu daratan dengan wilayah Malaysia di Kalimantan.
"Kita juga melihat koridor-koridor, apakah koridor laut di Selat sulawsi atau koridor udara yang langsung dari Kalimantan Malaysia, itu memberikan pengaruh yang berbeda dan lebih menuntut kesiapan kita untuk menghadapai ancaman yang bisa berakibat fatal," ujar Agus saat diwawancarai Republika di Kantor Lemhanas, Jakarta, Jumat (6/9).
Menurut Agus, letak yang tidak terlalu jauh dari koridor-koridor tersebut membuat waktu persiapan untuk bereaksi terhadap ancaman lebih sedikit. Agus menerangkan, kondisi ini berbeda dengan Jakarta yang waktu beraksi terhadap ancamannya lebih ada waktu dibandingkan dengan Kalimantan Timur.
Namun, Agus menilai hal itu hanya dari faktor geopolitiknya saja. "Artinya waktu persiapan kita untuk bereaksi terhadap ancaman, itu lebih sedikit daripada ketika kita ada di Jakarta, walaupun itu diimbangi dengan pertimbangan pada aspek-aspek geopolitik saja," ujar Agus.
Kendati demikian, Agus juga menilai yang tak kalah penting adalah persiapan menghadapi perpaduan budaya atau akulturasi jika ibu kota dipindah ke Kalimantan Timur. Ia menerangkan, pemindahan ibu kota nantinya akan memicu gelombang kedatangan para pendatang dari luar Kalimantan Timur.
Sementara, di Kalimantan Timur juga memiliki masyarakat dengan berbagai suku. Karena itu, Ia berharap Pemerintah merencanakan pemindahan ibu kota dengan baik agar proses akulturasi juga lancar.
"Ini sebagai ibukota ini akan menerima gelombang gelombang kedatangan, suku-suku etnis yang berasal dari luar Kaltim, mau tidak mau, senang tidak senang diperlukan sebuah rencana matang untuk menyiapkan akulturasi dari penduduk yang nantinya akan jadi satu penduduk daerah khusus ibu kota itu," ujar Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
