Jumat 30 Aug 2019 19:32 WIB

Gagasan One Pesantren One Produk Diapresiasi Maruf Amin

Maruf Amin ingin pesantren di Indonesia mendapatkan pendidikan vokasi.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Gita Amanda
Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin membaca koran di rumahnya, Jakarta.
Foto: Antara
Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin membaca koran di rumahnya, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Presiden (Wapres) RI terpilih 2019-2024, Prof Dr (HC) KH Maruf Amin, ingin pesantren di Indonesia mendapatkan pendidikan vokasi. Karena, ia ingin pesantren melahirkan banyak santripreneur atau usahawan.

Maruf Amin pun, mengapresiasi upaya Gubernur Jawa Barat Jabar yang sudah membuat banyak wirausaha di pesantren. Serta, membangun banyak SMK, akademi, komunitas wirausahawan di pesantren.

Baca Juga

"Kalau banyak santripreneur,  Ini tanda akan ada perubahan-perubahan ke depan. Santri-santri NU akan menjadi pengusaha kelas menengah baru berarti ekonomi umat islam akan semakin kuat. Karena, diisi pengusaha menengah baru dari kalangan NU," paparnya.

Maruf Amin menilai, program One Pesantren One Produk yang dibuat oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil, sangat bagus. Ia berharap, NU bisa mengambil peran bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jabar dalam hal ini, Gubernur Jabar dalam program tersebut. Jadi, di desa akan ada satu desa satu produk.

Menanggapi pernyatan Maruf Amin ini, Ridwan Kamil mengatakan, ia menggagas arus baru ekonomi Indonesia. Yaitu ekonomi keumatan dimaksimalkan. Jabar, menerjemahkan keumatan lewat One Pesantren One Produk (OPOP).

"Saat ini, OPOP jumlahnya sudah ratusan," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Selain itu, menurut Emil, ia pun membuat program kredit mesra berbasis rumah ibadah. Tahun ini, ditambah Rp 120 miliar untuk permodalan. Ekonomi ini, diharapkan mengurangi ketimpangan. "Dan ekonomi Indonesia, ekonomi pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua pihak dapatkan akses sesuai proporsinya," katanya.

Menurut Emil, dengan OPOP ini, setiap pondok pesantren akan didorong untuk memproduksi produk yang berbeda-beda, sesuai dengan potensi dan kekhasan masing-masing. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan pasar dan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang akan membeli produk tersebut.

"Kita akan carikan pembelinya. Tidak akan membiarkan pesantren membikin produk tanpa tahu akan dijual ke mana," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement