REPUBLIKA.CO.ID, Di dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUPA-PPAS) 2019 tercantum anggaran pengadaan pin untuk anggota DPRD DKI total senilai Rp 1,3 miliar. Anggaran pin emas anggota dewan masuk dalam anggaran Sekretariat DPRD dan dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya.
Dalam nomenklaturnya, ada dua jenis pin yang dicantumkan terbuat dari emas. Dan dua pin anggota DPRD yang dianggarkan, yaitu emas seberat lima gram untuk 132 orang senilai Rp 552,7 juta dan emas seberat tujuh gram untuk 133 orang total Rp779,6. Nilai tersebut dihitung dengan asumsi harga emas Rp 761.300/gram. Nilai PPN untuk masing-masing kategori dipatok Rp 50,2 juta dan Rp 70,8 juta.
Besarnya anggaran ini menuai kritik dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Anggota DPRD DKI 2019-2024 terpilih dari PSI Idris Ahmad mengatakan, ada persoalan yang lebih substantif yang membutuhkan anggaran dibandingkan pemberian pin emas kepada para anggota legislatif.
Idris yang juga pimpinan di DPW PSI DKI Jakarta ini menegaskan menolak pin emas yang akan diberikan pada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 itu. “Pengadaan pin emas untuk anggota legislatif tidak berpengaruh secara substantif kepada kinerja DPRD ke depan. Anggaran yang ada lebih baik digunakan ke arah yang bermanfaat, seperti peningkatan program pelayanan masyarakat,” ujar Idris, beberapa waktu lalu.
Menurut Idris, tidak ada aturan yang mewajibkan pembuatan pin yang menjadi simbol keanggotaan legislatif harus berbahan dasar emas. Ia menyarankan agar pin yang diberikan dapat dibuat dari bahan-bahan alternatif lain yang lebih murah.
“Bila fungsinya sebatas simbol, bahan kuningan tembaga atau lainnya yang lebih murah bisa menjadi alternatif selain emas. Di Medan, Magetan, dan Ponorogo saja sudah mulai mengganti pin emas jadi berbahan kuningan. Berarti tidak wajib kan?” jelas Idris.
Sekretaris DPRD DKI Jakarta Yuliadi mengatakan, pin emas milik delapan anggota DPRD DKI dari PSI tetap akan disimpan. Yuliadi menyebut, hanya delapan anggota DPRD DKI dari PSI yang menolak pin emas.
Sementara, anggota DPRD DKI dari sembilan fraksi lain tetap menerima pin emas yang sudah disiapkan. Pin emas yang ditolak tersebut, diakui dia, kemudian disimpan untuk persediaan cadangan anggota DPRD DKI yang lain.
"Jadi, sebelumnya hanya anggota DPRD DKI dari PSI saja yang menolak pin emas dan pin emas milik mereka kita simpan untuk cadangan anggota DPRD DKI yang lain kalau ada Pergantian Antar-Waktu (PAW)," kata Yuliadi, Rabu (28/8).
Jelang pelantikan, ia mengungkapkan, sebenarnya dua pin emas, lima gram dan tujuh gram, untuk delapan anggota DPRD DKI dari PSI sudah akan diberikan. Tapi, ditolak dan anggota dewan dari PSI meminta diganti oleh tembaga atau kuningan. Mengantisipasi hal itu, sekretariat DPRD sudah mencarikan pengganti dua pin dari kuningan.
Namun, diakui Yuliadi, anggota DPRD DKI dari PSI baru mengambil satu pin kuningan, pengganti pin lima gram emas yang dipakai untuk tugas sehari-hari. Sedangkan, satu pin yang lain, belum diambil oleh PSI. Yuliadi menyebut, PSI akan mencari sendiri pengganti pin emas tujuh gram.
"Yang kita ganti pin emas yang lima gram dengan kuningan, itu untuk tugas sehari-hari. Sedangkan, yang tujuh gram mereka katanya mau mencari sendiri di tempat lain, bukan disiapkan oleh Sekwan," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan kebijakan pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta tidak masuk dalam aturan Permendagri. Oleh karenanya, ia tidak bisa melarang kebijakan anggaran pembuatan pin emas dengan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar tersebut.
"Itu tidak ada aturan dari Kemendagri. Jadi, kami tidak bisa ikut campur tergantung perda setempat tergantung juga dianggarkan atau belum oleh APBD," kata Tjahjo.
Tjahjo menuturkan, pengadaan pin emas merupakan kebijakan dari DPRD DKI dan tak semua daerah menerapkan kebijakan tersebut. Menurutnya, pin itu sifatnya suvenir yang dipakai sehari-hari.
"Tidak semua daerah kan ber-pin emas, kan tidak. Masing-masing daerah punya kemampuan, ada kesepakatan, ada penganggaran, ya silakan. Soal itu bermanfaat atau tidak, ya silakan masyarakat yang menilai," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika