REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan, publik seharusnya berterima kasih lantaran masih ada partai yang mau mengambil sikap oposisi. Menurutnya, dengan demikian demokrasi berjalan dengan sehat.
"Dengan cara itu maka harapan dengan adanya demokrasi yang lebih berkualitas, demokrasi yang lebih substantif akan bisa dilaksanakan," kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7).
PKS pun kemungkinan tetap akan berpegang pada hasil keputusan majelis syuro sebelumnya yang menyatakan, bahwa PKS tetap pada sikap berada di luar pemerintahan. PKS akan menggelar rapat majelis syuro dalam waktu yang belum ditentukan, dan kecil kemungkinan PKS akan mengubah sikapnya.
"Ya menurut saya sih malah kemungkinan akan makin menguatkan keputusan ada di luar kabinet," kata Hidayat.
Hidayat menuturkan, Presiden PKS Sohibul Iman juga telah beberapa kali bertemu dengan konstituen PKS di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Dari hasil pertemuan tersebut diketahui bahwa mayoritas konstituen mengingkan agar PKS tetap berada di oposisi.
Menurutnya, mengambil sikap oposisi bukanlah sesuatu yang melanggar konstitusi. Ia mengingatkan, bahwa PDI Perjuangan juga pernah berada di luar pemerintahan selama 10 tahun pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kalaupun sekarang PKS berada di luar kabinet nggak perlu dianggap sebagai suatu hal yang dalam tanda kutip harus dicurigai dan dipersekusi atau diposisikan sebagai suatu hal," tutur wakil ketua MPR tersebut.
HNW yakin PKS tidak akan sendirian menjadi oposisi. Ia memprediksi masih akan ada partai lain yang juga mengambil sikap sama seperti PKS.
"Jadi biarlah kami yang memang kemarin tidak mendukung Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin dalam kontestasi pilpres ya wajar saja kami berada di luar kabinet," ungkapnya.
Ia menyarankan agar Presiden Jokowi fokus saja dengan partai koalisi pendukungnya yang juga telah mengajukan banyak nama. Menurutnya, Indonesia tidak akan 'bermasalah' ketika tidak semua partai berada dalam kabinet.
"Kami berada di luar kabinet justru untuk memastikan demokrasi tetap bisa berjalan dan penting untuk tetap menghadirkan checks and balances itu," tegasnya.
[video] 'Politik Nasi Goreng'
Ikuti Whatsapp Channel Republika
