REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade membantah bahwa Partai Gerindra telah melakukan deal politik dengan kubu Jokowi-Ma'ruf. Ia menuturkan, bahwa fokus pasangan Prabowo-Sandiaga saat ini adalah menunggu putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (27/6) mendatang.

"Jadi kalau rumor yang mengatakan ada pertemuan, ada deal-deal, ada yang bilang dapat berapa menteri, berapa wantimpres itu tidak benar," kata Andre di Media Center Prabowo-Sandiaga, Selasa (25/6).

Terkait rencana rekonsiliasi, ia meyakini Prabowo dan Jokowi akan bertemu pada waktu yang tepat. Namun, ia membantah bahwa pertemuan itu ada karena tawar menawar jabatan.

"Tentu insya Allah demi kepentingan bangsa dan negara dan demi silaturahim tentu akan ada, tapi sekali lagi bukan ajang politik dagang sapi," ujar.

Sebelumnya Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza menyatakan bahwa Partai Gerindra belum mendapatkan tawaran bergabung dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Namun, bila nantinya ada tawaran bergabung, Gerindra akan menghormati tawaran tersebut.

"Sejauh ini belum ada tawaran seperti itu. tawaran itu kan baru disampaikan melalui media, itu biasa," kata Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (24/6).

Riza menyatakan, Gerindra masih menaruh asa pada sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga, pihaknya juga menawarkan partai di koalisi pro Jokowi untuk bergabung, bila Prabowo-Sandi dinyatakan menang.

"Pasti begitu, Pak Prabowo-Sandi itu orang yang sangat baik, bijaksana, negarawan ingin membangun bangsa negara bersama-sama untuk kepentingan rakyat, demi adil dan makmur," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika