REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan jajaran kementeriannya mengintensifkan melalukan patroli siber memerangi hoaks. Ia mengatakan hoaks mengalami peningkatan signifikan menjelang pencoblosan 17 April 2019.
Rudiantara meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia jangan melemparkan hoaks. "Hoaks itu ada sifatnya fitnah, lebih parah lagi, hoaks yang sifatnya adu domba. Itu dosa," kata Rudiantara di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahad (7/4).
Ia mengatakan, Kemenkominfo bertugas seperti itu mengingat bahwa ini adalah hoaks. Pada Agustus 2018, hoaks hanya ada 25 kasus yang sudah diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi. Desember 2018, naik tiga kali lipat menjadi 75 kasus. Januari 2019, 175 kasus, Februari ada 353 kasus, dan Maret ada 453 kasus.
Hoaks yang beredar berkaitan dengan politik dan berkaitan dengan pemilu, isinya pencapresan dan saling membuatkan berita bohong tentang capres-capres. Pada Maret 2019, serangan hoaks lebih banyak ke pasangan 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.
"Atas kasus ini, saya dan banyak orang prihatin atas kasus penyebaran hoaks. Semua pihak harus bertanggung jawab atas penyebaran hoaks," katanya.
Rudiantara mengatakan Kemenkominfo gencar melakukan pemantauan di media sosial, termasuk bagaimana meminta platform penindakan di dunia nyata dilakukan aparat kepolisian. "Kemenkominfo membantu profil. Insya Allah penyebar hoaks akan teridentifikasi karena rekam jejak digital pasti ada," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
