REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi), menceritakan upayanya dalam menegaskan posisi Kepulauan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari NKRI. Kepulauan Natuna selama ini berpotensi konflik karena tumpang tindih klaim batas wilayah bersama Cina. Konflik batas wilayah di Laut Cina Selatan ini disebut sebagai Nine Dashed Line.
"Tahun 2016 ada klaim Natuna utara masuk Nine Dashed Line Cina Selatan. Saya dituduh antek asing. Saat itu saya bawa kapal perang kita dan kita datang ke Natuna dan saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Tidak ada rasa takut sedikitpun di hati saya untuk melakukan itu," jelas Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan alumni Jogja untuk Jokowi-Ma'ruf di Stadion Kridosono, Sabtu (23/3).
Jokowi memandang, penegasan atas posisi Natuna penting dilakukan karena di sana ada 168 ribu warga negara Indonesia yang menyambung hidup. Tak hanya Natuna, Jokowi menegaskan bahwa ia akan menjaga keutuhan NKRI dengan mencegah penyebaran hoaks yang justru memecah-belah bangsa.
Pernyataan Jokowi di hadapan 30 ribu pendukungnya di Yogyakarta ini menanggapi isu yang menyebut bahwa Jokowi antek asing. Jokowi lantas menyebutkan sejumlah contoh kebijakan yang membantah isu tersebut.
Pertama, Blok Mahakam di Kalimantan Timur yang 50 tahun lebih dikelola asing kini sepenuhnya diambil alih Pertamina. Senasib dengan Mahakam, Blok Rokan di Riau juga beralih ke Pertamina.
"Freeport dikelola McMoran 40 tahun lebih. Negosiasi dilakukan. Akhirnya 51,2 persen akhirnya kita rebut. Dipikir gampang dan mudah rebut itu? Sekali lagi hari ini saya sampaikan bahwa tuduhan-tuduhan itu saya jawab," katanya.
Di Yogja, Jokowi hadir dalam deklarasi Alumni Jogja SATU-kan Indonesia. Ketua panitia acara, Ajar Budi Kuncoro menyebutkan, deklarasi alumni Jogja ini disuarakan oleh alumni yang pernah 'bersentuhan' dengan kota gudeg ini. "Bisa karena faktor pendidikan, domisili, perkawinan, urusan pekerjaan dan berbagai alasan lain," kata Budi Kuncoro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika