Jumat 15 Feb 2019 23:36 WIB

Pemerintah Kucurkan Rp 50,7 Miliar untuk Kampung di Bengkulu

Presiden Jokowi menyebut proyek pembenahan kampung nelayan telah capai 10 persen

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kanan), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kanan), Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (ketiga kanan) dan Walikota Bengkulu Helmi Hasan (keempat kanan) berbincang dengan warga saat meninjau kawasan permukiman nelayan tepi air di kampung nelayan Sumber Jaya, Bengkulu, Bengkulu, Jumat (15/2/2019).
Foto: Antara/David Muharmansyah
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kanan), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kanan), Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (ketiga kanan) dan Walikota Bengkulu Helmi Hasan (keempat kanan) berbincang dengan warga saat meninjau kawasan permukiman nelayan tepi air di kampung nelayan Sumber Jaya, Bengkulu, Bengkulu, Jumat (15/2/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp 50,7 miliar untuk menata kawasan kampung nelayan di Sumber Jaya, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Proyek yang dikerjakan oleh kontraktor PT Tirta Restu Ayunda ini menyasar 800 kepala keluarga (KK) mencakup 12 hektare lahan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengunjungi pelaksanaan proyek ini secara langsung pada Jumat (15/2), usai membuka Tanwir Muhammadiyah ke-51 yang digelar di kota yang sama. Presiden mengungkapkan, proyek yang dikerjakan sejak tiga tahun lalu ini sudah mencapai 10 persen pengerjaan.

Setidaknya, ujar Jokowi, pemerintah kini punya acuan dalam melakukan penataan kampung nelayan di wilayah lain di Indonesia. Selain di Bengkulu, pemerintah melakukan proyek percontohan di Tegal, Jawa Tengah dan Pontianak, Kalimantan Barat.

Penataan yang dilakukan, lanjut Jokowi, mengendapankan peningkatan kualitas kawasan permukiman tanpa mengubah pola keseharian masyarakat. Penataan lebih ditujukan untuk mengendalikan dan membatasi laju pengembangan kawasan nelayan tersebut.

"Ini belum ada 20 persen baru 10-an persen lebih. Sertifikat belum diselesaikan, fasilitas umum belum, rumah-rumah yang lain belum. Setelah dimulai penataan rumah lebih tertata lebih bersih. Nelayan jadi bisa bersandar. Nanti coba kita tunjukkan di Pontianak dan Tegal," jelas Jokowi di Bengkulu, Jumat (15/2). 

Selain itu, penataan kampung nelayan ini juga berupaya mengatur perumahan penduduk menghadap ke sungai. Langkah ini ditujukan demi menjaga aksesibilitas kawasan, khususnya sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat.

Pemerintah juga menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai wadah masyarakat melakukan aktivitas sosialnya. "Nanti diberikan sertifikat juga. Ini masih urusan sama Pelindo," kata Jokowi. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement