REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan selama empat tahun terakhir, pemerintah fokus melakukan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia. Menurutnya, pembangunan secara merata atau Indonesia sentris dilakukan untuk menciptakan keadilan sosial, memunculkan sentra-sentra ekonomi baru di luar Jawa, serta membangun Indonesia.
Ia mengakui, pembangunan yang non-Jawasentris dinilainya tak memiliki keuntungan besar baik di bidang ekonomi maupun politik. Karena itu, menurutnya, jika dirinya merupakan seorang politikus, maka dirinya pun akan memutuskan untuk fokus membangun di Jawa saja.
“Kalau saya orang politik yang benar dibangun di Jawa karena penduduk padat, 60 persen kurang lebih, return ekonomi di sini di Jawa, dan return politik juga baik 60 persen di Jawa. Tapi risiko itu sudah dihitung dan kita memilih yang Indonesia sentris,” ujar Jokowi saat memberikan sambutannya di acara salah satu stasiun televisi swasta, Senin (26/11).
Presiden mengatakan, pemerintahnya juga telah berupaya untuk membangun fondasi-fondasi yang baru guna memperbaiki perekonomian Indonesia. Hal itu di antaranya yakni dengan mendorong masyarakat untuk beralih dari masyarakat konsumtif menjadi produktif dan kompetitif sehingga diharapkan dapat bersaing dengan negara-negara lainnya.
Selain itu, pemerintah disebutnya juga telah berupaya memperbaik struktur fiskal, salah satunya yakni dengan memangkas subsidi BBM untuk pembangunan yang lebih produktif. Kendati demikian, kata dia, hasil dari upaya pemerintah tersebut tak bisa dinikmati oleh masyarakat secara instan.
“Memang kadang-kadang apa yang kita hasilkan tidak instan, tidak bisa langsung kita nikmati, itulah pil, kadang-kadang pahit, sakit, tapi harus minum itu agar kita bisa jadi bangsa yang sehat produktif, kompetitif dan efisien,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan langkah pemangkasan regulasi yang berbelit-belit pun telah dilakukan sehingga ranking kemudahan berusaha di Indonesia pun melompat menjadi peringkat 72. Ia pun juga menyinggung upaya menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan yang dinilai tak bisa instan.
“Empat tahun ini gini ratio turun dari 0,41 jadi 0,38 memang tidak bisa langsung melompat karena proses gini ratio membesar juga jangka panjang, menurunkan juga butuh waktu,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
