Kamis 16 Aug 2018 13:37 WIB
Lakukan Aksi Jalan Mundur

FMPD Tolak Deklarasi #2019 Ganti Presiden

Deklarasi ganti presiden itu hanya merontokkan nilai-nilai demokrasi

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Agus Yulianto
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pejuang Demokrasi (FMPD) melakukan aksi jalan mundur di depan Gedung Sate, Jl Diponegoro dan di depan Markas Polda Jabar, Jln Soekarno-Hatta Bandung, Kamis (16/8).
Foto: Arie Lukihardianti
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pejuang Demokrasi (FMPD) melakukan aksi jalan mundur di depan Gedung Sate, Jl Diponegoro dan di depan Markas Polda Jabar, Jln Soekarno-Hatta Bandung, Kamis (16/8).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pejuang Demokrasi (FMPD) melakukan aksi jalan mundur di depan Gedung Sate, Jl Diponegoro dan di depan Markas Polda Jabar, Jln Soekarno-Hatta Bandung, Kamis (16/8). Jalan mundur dilakukan sebagai simbol kemunduran demokrasi di Indonesia yang diindikasikan dengan merebaknya konflik horisontal akibat gerakan #2019Ganti Presiden.

Forum mahasiswa ini juga memprotes keras aksi pemukulan terhadap aktivis mahasiswa di Makasar pada saat menyampaikan aspirasi. Menurut Koordinator Aksi, Dohir, pihaknya mendesak aparat menolak izin deklarasi #2019 Ganti Presiden. Karena, khawatir sarat akan pesan provokatif yang menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat.

"Kami mengecam tindakan pemukulan yang dilakukan kelompok deklarasi #2019 Ganti Persiden di Makassar terhadap aktivis PMII," ujar Dohir, di sela aksinya.

Dohir menengarai, gerakan #2019 Ganti Presiden ditunggangi oknum eks ormas tertentu yang sudah secara resmi dibubarkan pemerintah karena mengancam kedaulatan negara. "Kami mendesak aparat negara untuk memerangi gerakan yang ditunggangi HTI dalam gerakan deklarai #2019 ganti presiden," katanya.

FMPD menilai, deklarasi ganti presiden itu hanya merontokkan nilai-nilai demokrasi, pembodohan dan provokasi. "Jangan bodohi masyarakat. Jangan bodohi masyarakat dengan kepentingan politik tertentu," katanya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement