Ahad 12 Aug 2018 01:12 WIB

Bantuan di Lombok Barat Dikeluhkan Minim

Pengungsi di Lombok Barat mencapai 130 ribu jiwa.

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Nur Aini
Anggota TNI  memindahkan   bantuan dan logistik  menuju mobil  saat tiba di lanud zam, Mataram,  Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (8/9).
Foto: Republika/Iman Firmansyah
Anggota TNI memindahkan bantuan dan logistik menuju mobil saat tiba di lanud zam, Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (8/9).

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengharapkan bantuan dari pihak lain dalam menangani persoalan korban gempa di Lombok Barat, termasuk dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Fauzan menyampaikan, pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan, baik fiskal maupun sumber daya dalam menangani besarnya dampak ditimbulkan akibat bencana.

"Kondisi bantuan distribusi bantuan ke bawah sangat minim. Bahkan posko kabupaten tempat mengumpulkan bantuan pun dirasa sangat minim," ujarnya kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei di Posko Utama Tanggap Bencana Gempa Bumi Lombok Barat di kantor Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, NTB, Sabtu (11/8).

Fauzan berharap, perhatian besar yang diberikan pemerintah pusat kepada warga terdampak gempa di Kabupaten Lombok Utara, juga dilakukan kepada korban gempa di Lombok Barat. Pasalnya, jumlah warga terdampak di Lombok Barat juga cukup banyak.

"Ada empat kecamatan yang parah penduduknya, ini lebih besar dari penduduk Lombok Utara. Masyarakat yang mengungsi sampai sekarang ini sekitar 130 ribu orang," katanya.

Fauzan menyampaikan, kesulitan yang dihadapi Pemkab Lombok Barat antara lain menyebarnya titik pengungsian. "Ada beberapa titik yang jumlahnya sampai ribuan, tapi ada yang 20 atau 30 orang di satu titik pengungsian," ucap Fauzan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengaku ingin melihat perkembangan penanganan korban gempa sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan. "Sesuai pesan Presiden, beliau memerintahkan kepada semua, tanggap darurat ini harus dilakukan secepatnya dan sebaik-baiknya," ujar Willem.

Willem juga menegaskan, kecepatan verifikasi data menjadi hal utama untuk proses pemulihan khususnya pemukiman.

"Rumah rusak yang telah didata berikutnya harus diverifikasi kemudian di SK-kan oleh bupati ‘by name by address’nya. Setelah itu kami dari pemerintah pusat melalui BNPB menyalurkan bantuan stimulan dan untuk pembangunan kembali rumahnya, pemilik rumah akan dilibatkan untuk pemberdayaan," katanya.

Baca: BNPB: Sejumlah Daerah di Lombok Belum Tersentuh Bantuan

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement