Selasa 03 Jul 2018 16:54 WIB

Pengusutan 11 Perkara Dugaan Politik Uang Dihentikan

Terjadinya kasus politik uang dinilai tidak cukup bukti sehingga tidak bisa dilanjut

Rep: Eko Widiyatno/ Red: Esthi Maharani
Tolak politik uang (ilustrasi)
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Tolak politik uang (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Pengusutan 11 kasus dugaan politik uang yang terjadi selama pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Banyumas, dipastikan ditutup. Ketua Panwas Pemilihan Kabupaten Banyumas, Yon Daryono, menyebutkan keputusan untuk menghentikan penyelidikan kasus itu, dicapai dalam rapat pleno bersama anggota Gakkumdu dari unsur Polres dan Kejaksaan Negeri Purwokerto.

''Dalam rapat pleno tersebut, kami mendiskusikan berbagai aspek menyangkut dugaan tersebut. Kesimpulannya, dugaan terjadinya kasus politik uang dinilai tidak cukup bukti sehingga tidak bisa dilanjutkan,'' jelasnya, Selasa (3/7).

(Baca: Ada Tujuh Laporan Dugaan Politik Uang ke Panwaslu Paluta)

Namun dia juga mengakui, penghentian kasus ini juga didasari pertimbangan bahwa pihak tim sukses pasangan calon bupati pejawat Achmad Husein-Sadewo, mencabut semua laporan dugaan terjadinya politik uang ke panwas. Sebagaimana diketahui, dalam pemilihan bupati Banyumas beberapa waktu lalu, pasangan Achmad Husein-Sadewo mendapatkan suara terbanyak dibanding rivalnya, pasangan calon Mardjoko-Ifan Haryanto.

Dia menyebutkan, ke-11 dugaan kasus politik uang tersebut, sebelumnya diketahui Panwas, baik dari laporan masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, pihaknya kemudian melakukan penyelidikan dan hasilnya diserahkan pada Gakkumdu.

Sebanyak 11 perkara yang dilaporkan, seluruhnya merupakan kasus politik uang yang terjadi di wilayah Kecamatan Sumbang, Kebasen, Wangon, Ajibarang, Lumbir, Pekuncen dan Cilongok. Dugaan kasus tersebut, terjadi pada masa hari tenang sebelum hari dilakukan pemungutan suara.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement