REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan ada tiga sektor yang harus diperhatikan dengan serius kepala daerah agar tidak terjerat kasus korupsi. Ketiga sektor tersebut, yakni kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Hati-hati terhadap pengelolaan anggaran di tiga sektor tersebut,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di sela-sela penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Pemprov Lampung, Rabu (11/4).
Tjahjo memberikan tausyiah pemerintahan kepada kepala daerah atau perwakilan pemerintah kabupaten dan kota serta Pemerintah Provinsi Lampung. Kepada kepala daerah atau pejabat pemkab, pemkot, dan pemprov, dia mengingatkan untuk berhati-hati menggunakan dan mengelola anggaran pada tiga sektor tersebut.
Menurut dia, tiga sektor yakni kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur harus dikelola dengan baik dan sabar. Dia menambahkan, pengelolaan anggarannya harus sesuai dengan rencanan dan anggarannya.
“Dunia akhirat tanggung jawabnya,” Tjahjo mengingatkan peserta yang hadir.
Dia mengatakan kepala daerah dan pejabat terkait untuk memaksimalkan pembangunan dengan mengimplementasikan e-planning dan e-budgeting. Pengelolaan yang berbasiskan e-planning dan e-budgeting dapat menciptakan kondisi yang ideal mengacu pada dokumen perencanaan dan tepat sasaran.
Menurutnya, yang terpenting pengawasan perencaraan anggaran dalam pemerintah daerah. Kepada pejabat, dia berharap tetap bersikapsabar dan memerhatikan program yang telah ditentukan di bidang pekerjaan umum, kesehatan, dan pendidikan.
“Tiga poin itu saya mohon sekali untuk hati-hati,” tambahnya.
Pada kesempatan lainnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo berharap kepala daerah, baik gubernur, walikota, dan bupati, untuk menandatangani Pakta Integritas dengan ikhlas dan yakin. Dengan demikian, dia mengatakan, tidak terjadi kesalahan di masa mendatang.
“Tanda tangan (Pakta Integritas) tersebut harus benar-benar dari hati masing-masing,” ujarnya.
Kehadiran petinggi pemerintah pusat tersebut di Lampung untuk memotivasi kepala daerah dan pejabat daerah untuk tetap pada program pemberantasan korupsi yang terintegrasi di Provinsi Lampung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika