REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Jumlah warga tergolong miskin di Kota Bandung masih cukup besar. Berdasarkan data dari Basis Data Terpadu (BDT) nasional, jumlahnya mencapai 117 ribu kepala keluarga (KK) atau 444 ribu jiwa pada 2017. "Data kemiskinan itu sudah terpadu, jadi namanya basis data terpadu (BDT). Jadi basis data terpadu itu pendataan diawali 2011, di upgrade 2015, di upgrade 2016 sekarang sudah keluar data kemiskinan tahun 2017. Jadi kalau jumlahnya 117 ribu KK itu ya. Kalau dijiwakan 444 ribu jiwa," kata Kepala Dinas sosial dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Tono Rusdiantono dalam Rapat Koordinasi Data Kemiskinan Kota Bandung di Hotel Papandayan, Kamis (29/3).
Tono mengungkapkan untuk kriteria warga miskin, pihaknya mengikuti sesuai standar nasional dari Kementrian Sosial. Dia menyebut salah satu kriteria warga miskin berdasarkan standar nasional yakni luas lantai bangunan kurang dari 8 meter persegi per orang. Kemudian rumah berlantai tanah serta tidak memiliki penghasilan tetap.
"Nah Kota Bandung seharusnya punya indikator sendiri, tapi biasanya kalau indikator sendiri enggak masuk dalam bantuan sosial, itu kan susah. Nanti enggak dapat bantuan kan repot juga. Jadi sekarang mengacunya ke indikator nasional saja," ujarnya.
Ia mengatakan meski data tersebut sudah dirilis melalui BDT, harus disahkan melalui Kementerian Sosial. Untuk pengesahan ini, maka pemerintah daerah harus memverifikasi untuk mendapatkan hasil yang pasti.
Oleh karenanya, melalui rakor tersebut pihaknya masih akan melakukan verifikasi dan validasi untuk memperbarui data terbaru. Verifikasi dan validasi telah dimulai sejak Januari hingga Maret ini. Sehingga, pihaknya dapat melihat data jumlah warga miskin pada tahun ini. "Ada orang miskin yang tidak masuk, ada orang yang kaya yang memang juga masuk. Yang sudah meninggal datanya masih ada. Jadi data itu masih perlu diverifikasi dan validasi," tuturnya.
Menurutnya, proses verifikasi dan validasi ini sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang berkualitas. Sebab data ini nantinya menjadi rujukan bagi berbagai pihak termasuk pemerintah untuk berbagai keperluan, salah satunya penyaluran bantuan.
Proses ini dikatakannya akan dilakukan sesegera mungkin. Sehingga pada bulan April data terbaru dan sesuai kondisi lapangan bisa diumumkan dan dilaporkan ke Kemensos. Dengan data yang baru maka program-program bantuan bisa lebih terorganisir dan tepat sasaran.
"Semua instansi pemerintah khusus di kota Bandung harus merujuk data ke dinsos. Misalkan orang diperbaiki rumahnya, masuk tidak data miskin, kalau masuk bisa perbaiki tapi kalau tidak jadi permasalahan nantinya. Jadi semua wajib nanya dulu ke dinsos," ujarnya.
Tono menambahkan untuk memperbaharui data kemiskinan, Kemensos telah memiliki sistem baru bernama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Sistem ini akan terus memperbarui data kemiskinan di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Sistem ini membantu mendata warga miskin yang menurutnya jumlahnya sangat dinamis. Karena ada yang sudah berubah taraf kehidupannya menjadi lebih baik hingga meninggal dunia.
Untuk mendukung sistem ini, ia menuturkam Kota Bandung juga akan membuat sebuah sistem terpadu. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) ini untuk membantu penyaluran bantuan kepada warga miskin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika