REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Isyana Bagoes Oka mengatakan, laporan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) atas dugaan maladministrasi ke Ombudsman soal pertemuan partainya dengan Presiden Jokowi di Istana, merupakan laporan yang salah alamat. Sebab, secara hukum, katanya, berdasarkan Pasal 7 UU 37/2008 tentang Ombudsman, Ombudsman bertugas menerima laporan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
"Sebenarnya kalau dari PSI sendiri menilai laporan ini salah alamat, karena seharusnya Ombubsman bertugas menerima laporan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sementara istana sendiri bukanlah tempat pelayanan publik. Dan laporan ini sendiri salah alamat," kata Isyana di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (5/3).
Dalam pertemuan tersebut pun, lanjutnya, tidak ada yang salah. Sebab, katanya, dalam pertemuan tersebut mayoritas membahas masalah kebangsaan.
(Baca Juga: Istana Persilakan ACTA Laporkan Pertemuan Jokowi dengan PSI)
"Yang dibicarakan jelas masalah-masalah kebangsaan. Mulai dari prestasi Pak Jokowi di bidang infrastruktur, bagaimana menggunakan media sosial terkait dengan demokrasi, apalagi sekarang berita-berita hoax bertebar di mana-mana. Dan ini juga merupakan ancaman bagi demokrasi di negara kita. Jangan sampai masyarakat Indonesia menjadi terpecah belah," kata Isyana.
Menurutnya, cara tersebut dilakukan kelompok-kelompok yang tidak senang dengan kepemimpinan Jokowi. Di mana, pertemuan PSI dengan Jokowi tersebut dijadikan alasan untuk menjelek-jelekan prestasi yang telah diraih Jokowi selama ini.
"Dan kita tahu saat ini adalah tahun politik dan berbagai cara dilakukan untuk menjatuhkan pihak lawan. Yangg jelas PSI tidak merasa ada yang salah dengan pertemuan PSI dengan Pak Jokowi. Dan memang pertemuan dengan partai politik dan pimpinan parpol juga memang rutin sudah dilakukan," tambahnya.
(Baca Juga: ACTA Laporkan Pertemuan Jokowi-PSI di Istana ke Ombudsman)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
