REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Radikalisme, dan terorisme adalah ancaman bagi masyarakat dan negara. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang terbebas dari ancaman radikalisme. Apalagi Indonesia, sebagai negara dengan begitu banyak pulau-pulau dan suku bangsa, dan banyak pemahaman akan sangat mudah untuk dimasuki paham-paham radikal.
Untuk mengantsisipasi hal tersebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus berupaya memperkuat kawasan perbatasan yang selama ini menjadi pintu keluar masuk bagi pelaku-pelaku teroris terutama pelaku Foreign Terrorist Fighters (FTF) atau orang asing yang melakukan aksi terorisme di Indonesia.
Hal ini dibuktikan dengan dilakukan upaya penguatan aparat keamanan di daerah perbataan seperti di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) seperti yang dilakulkan langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius.
Lebih spesifik, Kepala BNPT mencontohkan wilayah Kepri sebagai sebuah provinsi kepulauan dan perbatasan, yang mana menurutnya akan sangan rentan. Hal tersebut dikarenakan wilayah Kepri ini bisa menjadi tempat keluar masuk dan persinggahan bagi orang-orang yang ingin masuk dan keluar dari Indonesia.
“Kepulauan Riau ini rentan. Kenapa Kepri ini rentan? Karena kondisi geografisnya, 96 persen daerahnya perairan, hanya 4 persen daratan. Berapa banyak jalur perairan yang bisa digunakan orang untuk berlalu lalang, keluar masuk dari sini, infiltrasinya, dinamikanya luar biasa “ kata Komjen Pol. Suhardi Alius, saat memberikan arahan dihadapan ratusan personel Kepolisan Daerah (Polda) Kepri tentang Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Markas Polda Kepri, Batam, Kamis (22/2).
Mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas ini mengatakan, dengan melihat kondisi geografis wilayah Polda Kepri ini maka ancaman terorisme di Indonesia tidak hanya berasal dari teroris lokal semata. Tetapi lebih bahaya lagi wilayah Kepri ini bisa menjadi pintu masuk dari Foreign Terrorist Fighters (FTF) atau orang asing yang melakukan aksi terorisme di Indonesia.
“Selain itu, kembalinya WNI dari Timur Tengah yaang bergabung dengan ISIS juga harus mendapat perhatian serius di wilayan ini. Penanganan WNI dari Timur Tengah, khususnya yang pulang dari ISIS harus lebih ketat dan super selektif. Pasalnya mereka akan sangat berbahaya bila sampai lepas ke masyarakat dan tidak terdeteksi keberadaannya jika mereka balik ke Indonesia melalui wilayah ini. Ini yang harus diwaspadai,” ujar Kepala BNPT.
Melihat fonomena itu mantan Kabareskrim Polri ini menekankan mengenai tingginya peran dari kepolisian dalam menanggulangi hal semacam ini. Kepolisian dalam hal ini jajaran personil dari Polda Kepri dituntut untuk selalu siap untuk mengontrol terhadap tekanan yang ada.
“Polisi itu bukan pekerjaan enak, kita ini bertugas untuk mengurus limbah-limbah sistem. Begitu banyak yang harus diurus kepolisian, banyak godaan, moral dan integritas harus tinggi. Jangan karena ada godaan sedikit integritas langsung hilang, apalagi di Kepri ini yang notabene nya banyak sekali kesempatan untuk itu,” ujar alumni Akpol tahun 1985 ini
Untuk itu mantan Kapolda Jawa Barat ini juga menuntut peran dari para atasan yang mengawakinya. Atasan harus bisa memberikan contoh dan dukungan yang benar untuk anggotanya karena anggota itu juga akan menilai pimpinannya
“Para pimpinan harus bisa memberikan contoh yang baik untuk anggotanya. Harus bisa menaikan moril dari anggota. Peran signifikan dari para pimpinan sangat dibutuhkan, jangan malah menjadi contoh buruk bagi anggotanya,” tegas mantan Kadiv Humas Polri ini.
Untuk itu pria kelahiran Jakarta, 10 mei 1962 ini juga menekankan mengenai pentingnya wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme. Hal tersebut diperlukan karena menurutnya aparat kepolisian tidak menutup kemungkinan juga dapat terpapar paham radikalisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika